Headline

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

MUI Pilar Moral Kebangsaan

Nur Aivanni
28/7/2017 06:38
MUI Pilar Moral Kebangsaan
(Komaruddin Hidayat -- MI/Susanto)

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) perlu berperan lebih aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kiprah lembaga itu mesti lebih ditingkatkan di tataran kebangsaan dan negara.

Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat mengemukakan hal itu ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. “Iya (harus berperan lebih aktif), sebagai kekuatan moral pemersatu bangsa, tapi jangan politik praktis. Jadi bicara negara, bukan pemerintahan.”

Komaruddin menambahkan, ketika bangsa ini mulai terancam karena adanya ancaman yang datang dari dalam dan luar, MUI perlu merespons dengan cepat demi menjaga keutuhan bangsa. Misalnya, dalam hal terjadi perongrongan terhadap ideologi negara.

Namun, Komaruddin mengingatkan peran MUI hanya sebatas berbicara terkait moral kebangsaan. “Ketika NKRI, produk umat Islam dan agama lain mau diubah oleh ideologi yang anti-Pancasila sudah selayaknya umat Islam, MUI, ya bicara,” tuturnya.

Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir pun mengingatkan jangan sampai MUI masuk ke dalam politik praktis. MUI harus berpihak pada kebenaran, kesejahteraan masyarakat, maupun kaum tertindas. “Tetap memegang prinsip-prinsip idealisme dan kritis. Ulama tidak boleh berpolitik praktis dan pragmatis.”

MUI menyatakan berkomitmen untuk meneguhkan visi kebangsaan sesuai dengan cita-cita para ulama pendiri bangsa. Hal itu disampaikan MUI tepat memasuki usianya ke-42, pada Kamis (27/7).

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan agama menjadi kaidah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MUI menegaskan komitmen taat pada pemerintahan yang sah sepanjang kebijakan itu untuk kemaslahatan umat dan sejalan dengan konstitusi.

Pemerintah pun terus menjalin komunikasi dengan para pemuka agama agar lebih berperan dalam menjaga moral kebangsaan. Salah satunya membendung konten-konten negatif di media sosial yang ikut memicu perpecahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyakini pendekatan kemasyarakatan dapat lebih mengena bila datang dari pemuka agama karena masyarakat Indonesia agamais.

Sebelumnya safari dilakukan dengan menyambangi tokoh-tokoh umat Islam. Hal itu mendapat respons positif dengan diterbitkannya fatwa MUI dalam bermedia sosial.

Kini upaya pendekatan ke pemuka-pemuka agama lainnya juga dilaksanakan. “Saya juga sudah berbicara dengan Uskup Jakarta yang nanti akan pertemuan uskup-uskup di Jakarta, kemudian saya juga hari ini mau ke Ketua Parisada Hindu, juga nanti dengan PGI, dan lainnya,” tutur Rudiantara, di Jakarta, kemarin. (Ant/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya