Headline

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Pengadaan Alutsista Ikuti Perkembangan Teknologi

Pol/Deo/P-2
27/7/2017 08:27
Pengadaan Alutsista Ikuti Perkembangan Teknologi
(Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7). -- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

PRESIDEN Joko Widodo ingin pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) mengikuti perubahan teknologi. Dengan begitu, alat pertahanan Indonesia bisa mengantisipasi berbagai ancaman ke depan.

“Kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama teknologi persenjataan yang akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Saat ini, Indonesia banyak memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari berbagai negara.

Tawaran ini antara lain berupa transfer teknologi, mulai desain bersama yang memungkinkan atas hak cipta baru dimiliki industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen alutsista ke Indonesia.

“Tawaran-tawaran itu harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan alat kebutuhan pertahanan dan keamanan. Terobosan itu harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita.’’

Presiden juga mengingatkan, pengadaan alutsista harus memperhatikan biaya hidupnya. Misalnya, membeli pesawat tempur. Ia ingin sebelum membeli sudah diperkirakan biaya hidup alutsista tersebut selama 20 tahun ke depan.

Tak hanya itu, proses pengadaan alutsista dari interaksi antarpemerintah atau G to G sehingga pengadaan alutsista ini memperlihatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak menole-ransi praktik korupsi dan mark up anggaran.

Terkait dengan alutsista juga, Kemenhan terus bernegosiasi dengan pemerintah Rusia untuk pembelian pesawat Sukhoi-35. Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan proses pengadaan Sukhoi berjalan lambat karena negosiasi yang sulit dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Awalnya Indonesia akan membeli 8 Sukhoi-35. Namun, pemerintah menargetkan membeli 11 unit. (Pol/Deo/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya