Kudatuli Ingatkan Tolak Tirani

PERISTIWA Kerusuhan 27 Juli atau yang dikenal dengan istilah Kudatuli menjadi momentum bagi PDIP untuk menolak pemerintahan tirani tanpa hati nurani.

“Karena kita telah mengalami bagaimana kita berpolitik, dihina, dimaki, rasa kemanusiaan kita dirusak oleh penguasa. Tentunya ini bukan rasa dendam yang kita balas, tetapi kita balas dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik dalam berpolitik mendorong perubahan mendasar tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan,” papar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan itu saat peringatan 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, tadi malam.

Peristiwa 27 Juli 1996, lanjut Hasto, juga seharusnya memberikan ruang terang bagi demokrasi. Demokrasi yang baik, lanjut dia, menganut prinsip adil serta meng­ajarkan nilai kebenaran, musyawarah, dan mufakat. “Bukan saling tikam dan terjang, bukan demokrasi main kayu,” ujarnya.

Dijelaskannya, semangat 27 Juli, ialah semangat rakyat yang ingin bersuara. “Rakyat bukanlah alat pembangunan, tapi subjek pembangunan. Suara rakyat itulah yang didengar dan dipahami sebagai suara kege­lisahan dalam menentukan jalannya sejarah. Sudah 21 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi baru seperti kemarin saja rasanya bila mengingat saudara kita yang mempertaruhkan nyawa untuk perjuangan menegakkan demokrasi,” ujar dia.

Bagi PDIP, jelas Hasto, kese­dihan dan kenangan pahit atas peristiwa itu akan dibayar dengan memenangkan nilai-nilai kebenaran dalam demokrasi, musyawarah mufakat dalam kehidupan gotong royong.

“Karena PDIP berdiri di atas puing-puing rasa sakit itu dan tugas sejarahlah agar PDIP membangun nilai demokrasi yang menghormati kemanusiaan,” ucap Hasto.

Peristiwa 27 Juli 1996, lanjut dia, bukan sekadar perlawanan yang rakyat duduk mendengarkan mimbar demokrasi. “Megawati Soekarnoputri memilih untuk berdiri di garis hukum karena dari hukum serta sikap yang adillah kebenaran akan terbuka,” katanya.(Ant/N-1)