Bela Negara Harus Kekinian, bukan Militeristis

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung meminta masyarakat tak salah kaprah dalam memaknai program bela negara yang akan segera diterapkan pemerintah pada perayaan HUT RI 17 Agustus nanti. Ia memastikan konsep program itu akan jauh dari pendekatan semimiliteristis karena bela negara bukanlah program wajib militer.

“Tujuannya untuk membangkitkan kebanggaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi konsepnya kekinian dengan melibatkan perkembangan sosial media, melibatkan berbagai hal, sebab kita tidak bisa lagi yang bersifat dogmatis seperti dulu. Jadi menyentuh seluruh kehidupan masyarakat,” ujarnya seusai mengikuti rapat terbatas bela negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut, sambung Pramono, Presiden menekankan poin narasi bela negara yang harus relevan dengan kondisi global saat ini. Karena itu, pendekatan berbau wajib militer, kental dengan berbagai latihan fisik, akan ditanggalkan.

“Presiden juga meminta Menko Polhukam dan jajarannya untuk segera melakukan sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian tersebut,” kata Pramono.

a menjelaskan program bela negara saat ini memiliki nilai strategis dalam menghadapi ancaman perang modern. Di era globalisasi saat ini, perang kini berbentuk nonfisik.

Perayaan 17 Agustus tahun ini, jelas Pramono, akan menjadi momentum menggelorakan kembali rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai konsensus bangsa.

“Contohlah ketika melakukan peringatan Pancasila 1 Juni dengan tagline ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’. Itu gemanya cukup panjang. Dalam konteks yang seperti itu akan kita lakukan. Momen 17 Agustusan akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut,” jelasnya.

Pramono menyebutkan, jika memang dibutuhkan payung hukum untuk sosiali­sasi bela negara itu, pemerintah akan membuatnya.

“Kalau memang dibutuhkan payung hukum , itu akan disiapkan, tapi dalam waktu dekat ini momen 17 Agustus akan dilakukan sosialisasi bela negara itu,” katanya.

Ancaman nonfisik
Saat membuka rapat terbatas tentang bela negara, Presiden Joko Widodo mengatakan ancaman terhadap Pancasila dan kedaulatan bangsa saat ini sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik. Presiden menyebut ancaman nonfisik meliputi ancaman ideologis, politik, ekonomi, sampai sosial budaya.

“Pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk meng­ancam kedaulatan negara NKRI,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar inti program bela negara bisa di­ajarkan kepada warga Indonesia sejak dini. Dengan begitu, anak-anak pun bisa memiliki integritas, etos kerja baik, semangat patriotisme, dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

“Apa pun agamanya, apa pun sukunya, semuanya sesuai amanah konstitusi memiliki hak dan kewajiban sama untuk ikut dalam upaya bela negara,” cetus Jokowi. (J-1)