Sistem Data Pemilih Perlu Diperbaiki

SISTEM data pemilih yang digunakan Komisi Pemilihan Umum perlu diperbaiki agar tidak ada permasalahan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2018. Sistem data pemilih (sisdalih) yang ada saat ini ternyata tidak dapat mendeteksi data yang tidak valid. Oleh karena itu, harus ada perbaikan atau penggantian sistem,” ungkap Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta di Jakarta, kemarin.

Kaka menilai permasalahan daftar pemilih selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Padahal, daftar pemilih merupakan bagian penting karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara.

Namun, data pemilih dari pemilu atau pilkada terakhir yang disandingkan dengan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri masih belum menghasilkan data yang valid. Pasalnya, masih ada data ganda atau belum dimutakhirkan.

“Surat keterangan untuk menggantikan KTP-E masih banyak yang tidak sesuai dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Masih banyak warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar, baik dalam daftar pemilih maupun pada daftar tambahan,” tuturnya.

Oleh karena itu, KIPP Indonesia meminta KPU sebagai penanggung jawab data pemilih dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas pada setiap tahapan pilkada, bersama-sama melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data.

Jangan sampai permasalahan data pemilih seolah-olah ‘dipelihara’ dengan mengatasnamakan kesulitan teknis. Padahal, sebenarnya dapat diidentifikasi secara sederhana sejak dini.

Pilkada serentak 2018 akan berlangsung pada 27 Juni di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia. Tahapan akan diawali dengan sosialisasi pelaksanaan pilkada yang dimulai pada 23 Juni 2018. Selanjutnya, pembukaan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Januari 2018. (Ant/P-3)