Indonesia Undang 5 Negara Bahas Konflik di Marawi

INDONESIA mengundang sejumlah negara tetangga untuk membahas perkembangan konflik bersenjata antara milisi Islamic State (IS) dan militer Filipina di Marawi, Filipina Selatan.

Pertemuan bertajuk Subregional Cooperation Meeting on Fighting Terrorist Fighter and Cross Border Terrorism itu bakal digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 29-30 Juli.

“Materinya kita fokuskan kepada bagaimana mempelajari anatomi, kondisi, situasi yang terjadi di Marawi, Filipina Selatan. Kita tidak mau Asia Tenggara jadi basis baru dari IS,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Perwakilan sejumlah negara dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.

“Indonesia sebagai host dan Australia siap menjadi co-host,” imbuh Wiranto.

Pada pertemuan itu, Indonesia dan lima negara lainnya bakal membahas langkah-langkah konkret melemahkan kekuatan dan pengaruh IS di Filipina Selatan dan di perairan Sulu.

“Apakah kita akan masuk pada wilayah cyber-nya, mempersempit keleluasaan (IS) dengan patroli bersama, tukar-menukar informasi dan pengalaman, saling belajar terkait dengan bagaimana menghadapi fighter yang kembali ke negara masing-masing atau memotong jalur logistik. Itu semua akan kita rundingkan.”

Keputusan menggelar pertemuan dengan lima negara disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam. Rakortas dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menlu Retno Marsudi, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Harus direspons
Menlu Retno mengatakan situasi di Marawi harus direspons dengan cepat oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. “Marawi adala­h wake up call bagi kita semua. Jadi, ancaman itu bukan hanya cerita dan kita harus merespons. Kami tidak ingin berdampak ke mana-mana. Jadi, kita melakukan pengu­atan,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Kiagus mengungkapkan adanya sejumlah dana yang transit di Indonesia yang diperuntukan IS di Filipina. Dana itu dikirimkan dari pemimpin Katibah Nusantara Bahrumsyah alias Bahrum Naim. Saat ini, PPATK dan Detasemen Khusus Antiteror 88 tengah menanganinya.

“Tidak spesifik (untuk IS) di Marawi yah. Tapi, ada sih uang yang dia (Bahrumsyah) berikan. Sudah terdeteksi dan sudah kita kasihkan (datanya) ke Densus,” ujar dia.

Sebelumnya, laporan mengenai adanya aliran dana Suriah dan Irak via Indonesia untuk membiayai IS di Filipina dirilis Institute for Policy Analisis of Conflict (IPAC). Disebutkan IPAC, penyebaran misi IS di Asia Tenggara dipimpin Bahrun Naim dan rekannya, Mahmud Ahmad.

Mahmud merupakan mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Dalam laporan itu, Mahmud disebut menerima dana sekitar US$55 ribu dan menya­lurkan dana ke seluruh jaringan IS di Asia Tenggara.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat berada di DPR (13/7) mengaku siap berkomunikasi dan koordinasi dengan DPR terkait dengan rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi untuk mengantisipasi pasukan IS masuk wilayah Indonesia.

TNI siap diterjunkan apabila para pemangku kepentingan memberikan persetujuan pengiriman prajurit ke Marawi. “Jangan sampai orang meminta (bantuan TNI), tetapi kita tidak siap. Kan, tidak bagus,” ujarnya.

Ryamizard mengatakan tentu masyarakat tidak ingin simpatisa­n IS yang ada di Filipina lari ke wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dengan pengi­riman pasukan TNI di Filipina.

Namun, dia menjelaskan dirinya belum bisa memastikan jumlah prajurit TNI yang dikirim ke Fili­pina karena masih melihat situasi terkini. (Ant/P-2)