PAN Dinilai Ingin Pisahkan Diri

PARTAI-PARTAI politik pendukung pemerintah tidak pernah mengucilkan Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi, partai berlambang matahari putih itu yang dinilai cenderung hendak memisahkan diri.

Ketua DPP PDI Perjuangan ­Andreas Hugo Pareira mengemukakan hal itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

“Sebenarnya dalam konteks ini PAN yang memisahkan diri. Fraksi PAN di DPR memutuskan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Padahal, partai-partai koalisi sudah lama membangun proses musyawarah mufakat,” kata Andreas.

Menurutnya, PDI Perjuangan tidak menginginkan voting karena berharap persoalan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. “Tetapi keputusan harus dibuat. Panggung politik sudah selesai. Kami bicara berikutnya. Kalau tidak setuju dan mau memi sahkan diri, bukan urusan kami.”

Andreas tidak mau mengomentari polemik perlu tidaknya PAN tetap berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. “Kini, yang penting partai-partai koalisi pemerintah bekerja hingga 2019. Kami berharap pemerintahan berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.”

Sebelumnya, Selasa (25/7), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan, sebagai bagian dari koalisi pemerintah seyogianya PAN mendukung setiap kebijakan pemerintah.

“Presiden berharap partai ­koalisi mendukung kebijakan pemerintah. Seharusnya begitu,” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya tidak menyoal pandangan kritis berbagai kalangan tentang posisi PAN di pemerintahan. “(PAN) menyerahkan kepada Pak Jokowi. Sampai kini PAN masih berada dalam koalisi pendukung pemerintah.”

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai kegamangan partai-partai koalisi terhadap sikap PAN tidak lagi dipicu soal produktivitas atau kinerja.

“Justru lebih pada prospek kongsi ke depan. Dengan kehadiran PAN, secara matematis, koalisi pemerintah mendapat dukungan 69%. Tanpa PAN, partai pendukung pemerintah juga masih unggul, yakni di atas 50% dukungan di parlemen,” ungkap Gun Gun.

Lebih lanjut, Gun Gun mengatakan sikap politik dan posisi politik ialah dua hal yang paradoks.

“Berbeda pendapat menyangkut hal fundamental, sebaiknya sikap dan posisi politik juga harus tegas. Partai yang tegas dan konsisten akan memperoleh insentif elektoral.” (Mtvn/Nur/Pol/Nov/X-3)