Koalisi di DPR Solid Dukung Kebijakan Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo meminta fraksi-fraksi koalisi pendukung pemerintah di DPR untuk solid dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kemarin membicarakan agenda politik di DPR, Presiden berharap terhadap UU atau kebijakan-kebijakan penting untuk bangsa dan negara, DPR memberikan dukungan yang solid khususnya fraksi yang ada di dalam pemerintahan,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk diketahui, Senin (24/7) lalu, Presiden memanggil para elite partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai Hanura. Diungkapkan Johnny, enam fraksi tersebut makin solid dari waktu ke waktu.

Dalam pertemuan tersebut, ada tiga bahasan yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan RUU Antiterorisme.

“Setelah pertemuan dengan Presiden, Komisi XI akhirnya menyetujui Perppu No 1/2017 oleh sembilan dari sepuluh fraksi untuk diteruskan dalam rapat paripurna terdekat untuk segera dinyatakan sebagai UU,” kata dia.

Dalam persetujuan perppu tersebut terlihat bahwa fraksi yang tergabung dalam koalisi pemerintah solid. Johnny berharap dukungan dari fraksi koalisi pemerintah tetap solid dalam persetujuan Perppu No 2/2017. Selain itu, koalisi pun diminta segera menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme.

“Peran DPR tidak untuk menghambat kebijakan pemerintah. Tentu itu harapan kami dan koalisi pemerintah solid untuk beri dukungan itu,” tambahnya.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyampaikan Fraksi PKB mendukung terbitnya Perppu No 1/2017 dan No 2/2017. Fraksi PKB juga mendorong pembahasan RUU Antiterorisme segera dirampungkan. Terkait dengan Perppu Ormas, Karding menyampaikan, kalaupun masih ada poin yang perlu diperjelas, itu bisa didialogkan di DPR.

“Kalau negara bubar gara-gara berkembang itu (ormas anti-Pancasila) terlalu besar dan banyak, siapa yang bertanggung jawab? Akan tetapi, ukuran yang disebut anti-Pancasila, ukuran yang disebut merongrong negara, itu apa? Itu harus kita dialogkan,” tuturnya. (Nur/P-2)