Kalla: Nurdin dan Idrus Diberi Mandat Selesaikan Masalah Golkar

PARTAI Golkar kembali disorot seusai penetapan tersangka atas ketua umum Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik oleh KPK. Partai beringin itu pun disebut telah mengambil sikap untuk menanggapi hal itu.

Setelah penetapan tersangka Novanto, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan mantan ketua umum Partai Golkar kerap disambangi para kader. Mereka meminta pandangan atau pendapat.

Saat berbincang dengan wartawan, Kalla mengakui hal itu. Meski ia enggan turun campur karena kasus yang menimpa partai saat ini merupakan urusan DPP, Kalla menyebut Golkar harus mengambil tindakan seusai ditetapkannya Setya sebagai tersangka.

"Ya sekarang sudah ada memberikan mandat kepada Nurdin Halid dan Idrus (Marham)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

Pemberian mandat itu menjadi langkah pertama untuk penyelesaian masalah Golkar. Langkah berikutnya, kata Kalla, tergantung kesepakatan di internal partai.

"Kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk mengambil langkah-langkah, itu ada prosedur di AD/ART," jelas dia.

DPP Partai Golkar serius menghadapi kasus Novanto. Rapat pleno di DPP digelar sehari setelah penetapan tersangka. Dalam rapat pleno itu, DPP sepakat meminta saran kepada Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan senior partai.

Beberapa hari lalu, Koordinator bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweiyai menemui Kalla di kediamannya. Yorrys mengaku, Kalla meminta partai menyelesaikan masalah dengan tenang dan melihat ke dalam aturan yang ada.

Safari DPP Partai Golkar terus berlanjut. Senin (24/7), DPP Partai Golkar bertemu dengan mantan Presiden ketiga BJ Habibie. (MTVN/X-12)