PAN tidak Diundang ke Istana

SEKEMBALI dari GOR Ahmad Yani Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah elite partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan.

Para elite partai politik koalisi pemerintah terkecuali perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tiba di Istana Negara, Jalan Veteran, pukul 15.40 WIB, melalui jalur tamu biasa.

Hadir dalam persamuhan tertutup itu Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal, Agus Gumiwang (Golkar), Melchias Mekeng (Golkar), Ketua F-PPP Reni Marlinawati, Ketua F-PKB Ida Fauziah, dan Ketua F-Hanura Nurdin Tampubolon. Ikut serta mendampingi Jokowi ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Johnny G Plate yang ditemui seusai pertemuan selama 1,5 jam itu mengatakan Jokowi mengundang mereka untuk bersilaturahim dan membahas penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Ada tiga bahasan, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan pentingnya RUU Terorisme. Kami ngobrol santai dengan Presiden sekaligus diajak ngeteh. Presiden mengemukakan harapannya. Kami sepaham dengan Presiden. Setuju ini penting untuk kepentingan negara ke depan," kata Johnny.

Selain membahas perppu, lanjut Johnny, mereka juga membicarakan sejumlah persoalan politik dan soliditas partai-partai penyokong pemerintah.

Namun, ia menampik pertemuan itu disebut khusus membahas hal terkait dengan PAN. Johnny tidak tahu-menahu kenapa wakil dari Fraksi PAN tidak hadir dalam pertemuan mendadak tersebut. "Saya enggak tahu wakil PAN ke mana."

Ketidakhadiran perwakilan dari PAN itu pun dibenarkan Sekjen Golkar Idrus Marham. "Ya, memang faktanya (PAN) tidak ada."

Poros baru
Ketika dimintai konfirmasi, Ketua DPP sekaligus Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto berdalih tidak mengetahui ada pertemuan di Istana. "Aku tidak tahu. Mungkin diundang, mungkin juga enggak."

Yandri tidak sependapat apabila dikatakan sikap PAN selama ini dinilai berseberangan dengan partai pendukung pemerintah lainnya. Menurut dia, sejauh ini partainya belum memutuskan mendukung siapa dalam Pilpres 2019.

"Kami tidak mau gegabah buru-buru mendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Saya pikir tidak ada jaminan mereka yang kini mendek-larasikan akan tetap mendukung pada 2019," ujar Yandri.

Yandri mengakui salah seorang kandidat yang dibidik PAN saat ini ialah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Yandri berharap Pemilu 2019 tidak hanya diikuti calon tunggal agar kualitas demokrasi mengalami peningkatan.

"Survei kepemimpinan selama ini kan dari militer baik disiplinnya, cinta tanah airnya, dan kapasitasnya. Saya pikir sudah lengkap. PDIP sudah pasti Jokowi, begitu juga Hanura dan NasDem. Tetapi saya ragu dengan PPP, PKB, dan Golkar, kemungkinan membikin poros baru bisa juga. Politik itu kan dinamis," ungkap Yandri.

Dalam menanggapi itu, Gatot Nurmantyo enggan berspekulasi lebih jauh. "Itu kabar. Tanya kepada yang kasih kabar." (Nov/Put/Mtvn/X-3)