Orientasi PAN Jangka Pendek

KETIDAKKONSIS­TENAN Partai Ama­nat Nasional (PAN) dalam mendukung pemerintahan dinilai akibat dari orientasi politik di Indonesia.

Dalam demokrasi di Indonesia, koalisi tidak berbasis ideologi atau platform politik, tetapi didasari kepentingan jangka pendek.

Menurut pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, apa yang dilakukan PAN saat paripurna pengesahan RUU Pemilu bisa terjadi kepada partai politik mana saja.

Menurut Hamdi, PAN dipandang tak merasa puas dengan jatah satu menteri yang didapat dalam kabinet saat ini sehingga dari segi matematika politik, PAN tak memiliki kewajiban untuk mendukung penuh pemerintahan saat ini.

PAN pun sangat berpotensi membelot dan kembali ke poros koalisi lama pada Pilpres 2019. Hamdi pun menimbang lagi-lagi hal tersebut akan tetap didasari hitung-hitungan politik dan keuntungan serta kesepakatan yang lebih dahulu dibuat.

“Untuk 2019 sepertinya PAN akan lihat dulu di posisi mana menurut hitung-hitungan mereka yang menguntungkan dan deal-deal apa yang dijanjikan oleh kubu koalisi yang ada,” jelas Hamdi.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid meyakini PAN sudah memiliki agenda di 2019. Meski demikian, Partai Gokar tetap menghargai sikap PAN itu.

Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan PAN di koalisi pemerintah. “Kecuali Golkar. Golkar ini yang datang di belakang mendukung Jokowi sekarang konsisten untuk mencalonkan kembali (di Pemilu 2019), yang lain belum tentu, yang lain tergantung mekanisme partainya meramu strategi politiknya,” kata Nurdin.

Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan Golkar kini menunggu sikap presiden terkait posisi PAN. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk mengambil sikap untuk partai yang berbeda sebagai pendukung pemerintah,” kata Ace.

Ace mengaku Partai Golkar sebenarnya tidak nyaman dengan cara PAN. Namun, Golkar juga tidak bisa mengintervensi sikap PAN. Dia berharap partai koalisi pemerintah memiliki kesadaran sendiri untuk sejalan dengan pemerintah. Ini supaya agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa mulus. “Agar bisa mewujudkan agenda yang sudah disepakati bersama, termasuk juga soal membangun demokrasi yang lebih efektif,” tutur Ace.

Silakan nilai
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mempersilakan Presiden melihat apakah mereka masih dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Menurut Yandri, jika presiden mencopot menteri yang berasal PAN hanya karena berseberangan soal UU Penyelenggaraan Pemilu­, Presiden tidak menilai menterinya dari sebuah kinerja.

Dalam beberapa hal, Yandri mengakui PAN berbeda pendapat ataupun berseberangan pandangan dengan pemerintah. Namun, ia menganggap hal itu merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi.

“Sekali lagi kami tegaskan, kalau berbasis kinerja, menteri PAN pasti aman. Namun, kalau parameternya lain dan alasan politis, (misalnya) kami tidak mendukung Ahok dan tidak seiring sejalan dalam pembahasan UU, itu artinya Presiden sudah bergeser parameternya untuk mengganti menteri­nya,” ujar Yandri. (Nov/Nur/Mtvn/P-2)