Dari Pemprov DKI Menjadi Kepala Sekretariat Presiden

MANTAN anak buah Presiden Joko Widodo, Heru Budi Hartono, dilantik menjadi Kepala Sekretaris Presiden (Kasetpres). Sebelum diboyong ke Istana, Heru menjabat Wali Kota Jakarta Utara.

Saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru dipercaya memegang posisi sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

“Karena yang bersangkutan (Heru) memang rangking yang pertama. Jadi wajar (terpilih),” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno seusai melantik Heru di Gedung III Kemensesneg, Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Pratikno, pemilihan pejabat eselon I menggunakan sistem lelang terbuka dan proses seleksi oleh tim panitia seleksi. Dengan lelang terbuka, setiap pegawai sipil negara (PNS) bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi.

Tim pansel diketuai Wa­kil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.

Selain mengerjakan tugas-tugas keprotokoleran, Heru bertanggung jawab atas akun­tabilitas, manajemen, peng­anggaran, perencanaan, dan pengawasan Sekretariat Presiden.

Pratikno juga melantik dua pejabat madya lainnya yakni Bey Machmudin dan Nandang Haris. Bey yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dilantik menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media. Nandang menjabat Staf Ahli Mensesneg bidang PAN dan Rebiro.

Beberapa karangan bunga ucapan selamat dan perpisah­an untuk Heru terpampang di depan Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Ungkapan-ungkapan yang disampaikan mencerminkan sosok Heru begitu membekas bagi pegawai-pegawai di BPKAD. Itu, misalnya, terlihat pada karangan bunga kiriman Bidang Pembinaan BPKAD DKI Jakarta.

“Atas pelantikan Bapak Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden, ‘jangan lupakan kami, ya, Pak. Kami sedih sih, Pak, tapi kami bangga’,” ungkap mereka, seperti dikutip Metrotvnews.com.

Posisi Kepala BPKAD DKI Jakarta kini diambil alih sementara oleh wakilnya, Michael Rolandi C Brata. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi itu tidak bisa dibiarkan kosong walau sebentar. Hal itu mengingat Pemprov DKI sedang membahas APBD Perubahan 2017, APBD 2018, dan pencairan APBD 2017. (Deo/P-1)