KPK dan Presiden Paling Dipercaya dalam Pemberantasan Korupsi

PENELITI Polling Center, Heny Susilowati menyampaikan 87% masyarakat Indonesia pesimistis terhadap perbaikan tindakan korupsi dalam satu tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam Survei Nasional Anti Korupsi yang dilakukan Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam periode April - Mei 2017.

"Tahun ini, 55% masyarakat bahwa tren korupsi semakin meningkat dan 32% menyatakan tak ada perubahan dari tahun lalu dan 13% responden menyatakan menurun. Warga pesimistis terhadap tren korupsi akan menurun pada tahun ini," ujar Heny di Jakarta, Kamis (20/7).

Data ini, kata Henny, tidak berbeda jauh dari tahun lalu. Di 2016, sebesar 88% masyarakat pesimistis terhadap perbaikan korupsi. Rincian detailnya, 70% menyatakan korupsi meningkat, 18% responden menilai tak mengalami perubahan, 11% menurun dan 1% tidak tahu.

Lebih lanjut, berdasarkan survei ini, kepolisian dan pendaftaran CPNS dianggap menjadi sektor terkorup. Sehubungan dengan ini, sambung Henny, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi Indonesia dalam satu tahun terakhir tidak berubah signifikan.

Meski pesimistis terhadap tingkat korupsi, masyarakat memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. KPK dan Presiden, lanjut Henny, merupakan lembaga paling dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi. Sebanyak 86% responden menyatakan percaya pada KPK dan Presiden.

Tahun ini, jika dibandingkan 2016, hasil survei menunjukkan pemerintah dinilai kian serius memberantas korupsi. Sebanyak 20% masyarakat menyatakan pemerintah sangat serius. Sedangkan 2016, hanya 20% yang menyatakan hal itu. Hal ini kata Henny ditengarai karena figur Jokowi yang dinilai bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi.

Sedangkan untuk KPK, menurut Henny, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KPK disebabkan lembaga tersebut berhasil menjerat banyak pelaku korupsi. "KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat menjadi garda terdepan melawan korupsi. Masyarakat pun optimistis tentang keseriusan pemerintah untuk melawan korupsi," paparnya.

Berbanding terbalik, DPR, swasta dan partai politik menjadi tiga lembaga paling tidak dipercaya masyarakat. Ketiganya hanya mendapat skor 35% (parpol), 49% (perusahaan swasta) dan 51% (DPR).

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menegaskan jika hasil Survey Nasional Anti Korupsi 2017 yang positif bagi KPK bukanlah manuver KPK.

"Saya tegaskan ini bukan manuver KPK atas Hak Angket Pansus DPR. KPK tak ikut campur dan tak ikut andil atas hasil survei ini. Kalau hasilnya bagus alhamdulilah, tapi kalau jelek ya saya sedih," ujarnya.

Menurut Laode, persoalan korupsi tidak hanya seputar kasus atau penindakannya tapi sebetulnya juga ada pencegahan. Pencegahan ini juga perlu diberikan perhatian lebih oleh media massa terkait porsi pemberitaan. (X-12)