Rabu 19 Juli 2017, 11:51 WIB

Presiden Enggan Komentari Status Tersangka Novanto

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Presiden Enggan Komentari Status Tersangka Novanto

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

 

PRESIDEN Joko Widodo enggan mengomentari lebih jauh terkait penetapan tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, menurut Presiden, agar tidak ada kesan intervensi terhadap penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar tersebut oleh lembaga antirasywah itu

"Saya sebaiknya tidak komentar dulu untuk masalah Pak Setya Novanto supaya tidak ada kesan intervensi atau yang lain-lainnya," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Pembukaan Rakernas X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (19/7).

Kendati demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa pihaknya percaya KPK telah bekerja sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan Novanto sebagai tersangka. "Saya hanya ingin menyampaikan kita percaya bahwa KPK bekerja sesuai dengan wewenangnya. Itu saja," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus KTP elektronik pada Senin (17/7). Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun itu.

KPK menetapkan Novanto yang pada saat itu menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya.

Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang dan jasa KTP-e.

Novanto diduga telah melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-3)

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Istana: Kasus Aktif Masih Tinggi, Pembatasan Sosial Diperpanjang

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 20 Januari 2021, 17:38 WIB
"Selama ini, kebijakan pembatasan sosial kan memang selalu dalam pertimbangan dua pekan. Jika hasil evaluasi sekarang masih buruk,...
ANTARA/Galih Pradipta

Catatan Tiga Fraksi di DPR untuk Calon Kapolri Listyo Sigit

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 17:27 WIB
Selain penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, Polri juga harus mampu menegakkan hukum dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Tinjau Posko SJ 182, Jokowi: Perketat Pemeriksaan Pesawat

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 20 Januari 2021, 17:00 WIB
Kepala Negara menegaskan bahwa keselamatan adalah aspek terpenting dalam bidang transportasi. Khususnya, pemeriksaan dan pengawasan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya