Soal RUU Pemilu, Istana: Hindari Kepentingan Jangka Pendek

PRESIDEN Joko Widodo terus memantau proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Presiden berharap DPR mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, bukan tujuan jangka pendek semata.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jakarta, Jumat (14/7). "Harapannya dalam kaitannya dengan RUU ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa jangka panjang, bukan politik jangka pendek," ujarnya.

Pembahasan isu krusial beleid itu belum berakhir. Pansus RUU Pemilu dan pemerintah gagal mencapai titik temu dan menyerahkan keputusan terkait dengan lima isu strategis itu kepada rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR.

Dua opsi mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR yang akan digelar pada 20 Juli 2017 ialah musyawarah untuk mufakat dan voting.

Pramono mengingatkan, jika RUU Pemilu tak segera disahkan, pemerintah ke depan akan habis energinya. Sebab, setiap akan menghadapi pemilu, pemerintah harus selalu merevisi undang-undang tersebut.

"Energi kita habis untuk hal tersebut," tandas Pramono.

Meski demikian, ia optimistis pemerintah dan DPR bisa menyepakati poin-poin krusial pada 20 Juli. (X-12)