Kalimantan Selatan Siap Gantikan Posisi DKI Jakarta

PROVINSI Kalimantan Selatan dinilai sangat layak menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

Demikian dikemukakan Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah Manaf, di Banjarmasin, kemarin.

Sejauh ini, ada tiga provinsi di Kalimantan yang disebut-sebut cocok menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Lebih cocok di Kalimantan Selatan," kata Hermansyah.

Menurut dia, Kalimantan Selatan lebih pas menggantikan DKI Jakarta karena letak geografis provinsi itu berada di tengah Indonesia dan jalur laut ALKI 2 sehingga dapat mendukung poros maritim. Lahan kosong seluas 300 ribu hektare bahkan masih tersedia di wilayah itu.

Ia menambahkan tanah di Kalimantan Selatan lebih keras dan berbeda dengan kontur tanah di Kalimantan Tengah.

Hal itu membuat pembangunan infrastuktur dapat dilakukan dengan lebih baik.

"Dan yang terpenting aman dari gempa," imbuhnya.

Kawasan metropolitan Banjarbakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut di-sebut-sebut cocok menjadi lokasi ibu kota negara, juga Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah menjelaskan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta kepada DPR.

Selama ini DPR tidak pernah dimintai pertimbangan politik dan hukum oleh pemerintah.

"Seharusnya sedari awal DPR diajak bicara. Ini kan keputusan yang harus disetujui DPR. Harus ada diskusi, DPR memberikan pertimbangan politik, keuangan, dan lainnya. Agak aneh bin ajaib tiba-tiba wancana ini muncul tanpa ada konsultasi dengan DPR," ujar Firman.

Sebelumnya, Menteri Pe-rencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Senin (3/7), mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, bakal rampung tahun ini.

"Mau pakai utang negara. Yang mau bayar siapa? Ada banyak urusan yang lebih mendesak yang harus diselesaikan negara," kata Firman. (Deo/DY/P-5)