Pembubaran HTI Jangan cuma Janji

BANTENG Muda Indonesia (BMI), salah satu sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mempertanyakan kelanjutan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wacana itu disampaikan awal Mei silam.

"Kita menagih janji Pak Wiranto (Menko Polhukam) dan Pak Jokowi untuk membubarkan HTI," kata Wasekjen DPP BMI Mixilmina Munir dalam diskusi Mendo-rong Realisasi Pemerintah atas Pembubar-an Hizbut Tahrir Indonesia di Kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Mixilmina menilai sejauh ini pergerakan HTI semakin mengkhawatirkan.

Apalagi, HTI terus mengampanyekan sistem ke-khilafah-an mereka ke seluruh Indonesia. HTI juga mencuci otak warga negara agar tidak memercayai sistem demokrasi di Indonesia.

Mereka bahkan mengajak masyarakat mengkhianati ideologi Pancasila. Oleh karena itu, DPP BMI mendukung penuh pembubaran HTI.

"Apakah masih dibiarkan mereka melakukan pengajian? Saya kira pemerintah harus lebih serius untuk pembubaran HTI," ujar Munir.

Tidak hanya itu, BMI meminta pemerintah segera mengambil sikap dan memutuskan pembubaran HTI yang disebut-sebut akan dilakukan melalui jalur pengadilan.

"Ketika pemerintah membubarkan HTI, kami dukung dan setuju," tegas dia.

Sementara itu, Ketua DPN PKPI Donny Gahral Adiansyah menilai ada beberapa faktor yang membuat pemerintah belum mau langsung mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan.

Pemerintah belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

"Yang dibutuhkan pemerintah ialah dukungan publik. Kita perlu sungguh-sungguh dan mencari satu alasan yang sangat tepat untuk membubarkan organisasi yang radikal. Apa kita bisa sebut khilafah itu sebagai ideologi terlarang? Bisa, tentu bisa," tegasnya.

Selain masyarakat, dukungan dari militer termasuk aparatur negara pun jadi bagian penting dalam pembubaran HTI.

Semua elemen masyarakat mesti berembuk mencari satu alasan tepat membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila tersebut. (Mtvn/P-5)