Para Mantan Pimpinan KPK Sebut Pansus Hak Angket adalah Kemunduran

PARA mantan pimpinan KPK menyebut anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK memiliki konflik kepentingan karena banyak anggota Pansus diduga terlibat korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Bagi saya hak angket atau apapun tidak masalah tapi ketika ada anggota DPR terlibat reaksinya kemudian hak angket, itu adalah kemunduran yang sangat besar," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7).

"Saya sangat prihatin karena ketidakcerdasan ini membuat kita semua menjadi tidak mengerti apa yang dimaksud mereka. Apakah mereka tidak mengerti atau memang sengaja," lanjutnya.

Konferensi pers itu dilakukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK yaitu Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Chandra M Hamzah serta mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan mantan Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi.

Zulkarnain menilai hak angket terhadap KPK salah sasaran. "Menurut saya, hak angket salah sasaran, ini domainnya bukan domain angket tapi domain hukum, proses hukum. Pengawasan juga sudah tersendiri di luar konteks yang dilakukan," kata dia.

Ia juga menyebut integritas orang-orang di KPK maupun lembaganya cukup tinggi. "Kelihatannya di panita angket (justru) banyak conflict of interest padahal di KPK tidak ada benturan kepentingan."

Zulkarnain menganggap KPK juga memiliki rekam jejak laporan keuangan yang bagus. "Ada catatan kecil tapi itu biasa dan tidak substantif, pengelolaan aset bagus oleh kementerian keuangan," ujarnya.

Menurutnya justru seharusnya DPR yang perlu diperkuat. Sebab berdasarkan kajian KPK beberapa waktu lalu, untuk DPR ada potensi-potensi penyimpanagan yang harus dibenahi secara internal dan belum ditindaklanjuti.

Sementara itu pimpinan KPK jilid ke-3 Adnan Pandu Praja menilai bahwa hak angket terhadap KPK adalah ironi pemberantasan korupsi di dunia.

"Ironisnya di negara ini, anggota DPR yang terhormat malah membuat bangsa ini semakin terpuruk, anomali terhadap kecenderungan dunia. Jangan sampai dunia mencatat nama-nama anggota di pansus. Saya harap mereka berpikir kembali karena anak cucu mereka akan mencatat bahwa ternyata merekalah yang membuat catatan sejarah kita kembali ke masa kegelapan," tegas Adnan Pandu. (X-12)