Perlu Lebih dari 5 Tahun Pindah Ibu Kota

PROSES pemindahan ibu kota negara diperkirakan akan memakan waktu lebih dari lima tahun setelah perencanaan rampung.

Meski rumit dan memerlukan waktu panjang, Komisi II DPR RI mendukung rencana tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan yang tepat. Terlebih, saat ini kondisi Jakarta sudah terlampau padat.

Zainuddin meminta pemerintah siap dengan langkah-langkah selanjutnya setelah menyusun perencanaan.

"Pengalaman di negara lain (proses pemindahan ibu kota negara) di atas lima tahun. Satu atau dua periode pemerintahan. Dengan pernyataan Kepala Bappenas kemarin, kami melihat ini sudah serius. Kami harap kalau perencanaannya selesai tahun ini, tahun depan sudah ada action apa yang bisa dilakukan 2018, 2019, dan seterusnya," tutur Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto berharap rencana pemindahan ibu kota bisa lebih terukur dan berhasil baik.

Pasalnya wacana pemindahan ibu kota sudah lama terdengar, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno.

"Jangan hanya wacana terus. Kalau tidak memungkinkan ada hasilnya, lebih baik wacana ini dihentikan saja karena setiap kegiatan pasti ada biaya yang dikeluarkan negara," tandas Yandri.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah sedang mencari alternatif lokasi selain Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut kajian lokasi masih berlangsung di Bappenas.

Sejauh ini ada tiga alternatif, yakni di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan konsep pemindahan pusat pemerintahan menyerupai Washington DC dan New York.

Artinya, pusat bisnis tetap berjalan di wilayah DKI Jakarta, sementara pusat administrasi dan pemerintahan migrasi ke Kalimantan.

Hal itu sekaligus bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan.

"Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Jawa berkontribusi 58% pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Trennya terus meningkat. Jadi, harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa," tegas Bambang seusai rapat kerja pendahuluan RAPBN 2018 bersama Badan Anggaran DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, pemerintah akan memakai skema keterlibatan sektor swasta sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN sangat minimum. (Nov/Tes/Ssr/Mtvn/P-1)