GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan menggunakan peraturan gubernur (pergub) alih-alih peraturan daerah (perda) ketika Kementerian Dalam Negeri menyetujui RAPBD 2015 yang ia kirimkan. RAPBD itu kini masih dievaluasi Kemendagri hingga 13 Maret nanti. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menegaskan RAPBD versi pemprov terse but tak ada masalah.
"Kalau sampai disahkan, berarti disahkan versi kami. Kami pakai pergub, bukan perda. Lebih enak, kan? Kalau ribut APBD, sampai 2017 pergub melulu. Kita bisa belanja lebih benar, saya bisa bangun rusun lebih banyak," kata Ahok di Balai Kota, kemarin. RAPBD DKI 2015 memicu konfl ik antara Ahok dan DPRD setelah Ahok mengungkapkan ada dana siluman Rp12,1 triliun pada RAPBD hasil Rapat Pa ripurna DPRD sehingga ia mengirimkan draf versi pemprov ke Kemendagri.
DPRD menjawab tudingan itu dengan mengajukan hak angket. Upaya Kemendagri memediasi kedua pihak, kemarin, pun menemui jalan buntu bahkan berakhir dengan kericuhan. Kian benderang pula dugaan penyusupan dana siluman setelah Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi membeberkan adanya penambahan anggaran yang diusulkan pihaknya sebesar Rp131,9 miliar menjadi Rp270,8 miliar (lihat grafi s).
Kemendagri memberikan waktu tujuh hari kepada Gubernur dan DPRD DKI untuk membahas dan menyepakati RAPBD 2015 menjadi Perda APBD se telah dievaluasi. "Kami dorong untuk dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD atas catatan dari Kemendagri yang wajib disesuaikan dan disempurnakan," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenok.
Namun, Ahok pesimistis kesepakatan bisa dicapai. 'Kita punya waktu tujuh hari, tetapi saya tidak yakin bisa ketemu karena tadi (dalam mediasi) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah mengaku tidak usulkan (dana siluman)." Moenok menjelaskan, jika tak ada titik temu, gubernur dalam keadaan mendesak dapat mengambil keputusan mengenai anggaran dan akan dibahas bersama Kemendagri. Opsi terakhir ialah menggunakan APBD 2014.
"Kalau sampai disahkan, berarti disahkan versi kami. Kami pakai pergub, bukan perda. Lebih enak, kan? Kalau ribut APBD, sampai 2017 pergub melulu. Kita bisa belanja lebih benar, saya bisa bangun rusun lebih banyak," kata Ahok di Balai Kota, kemarin. RAPBD DKI 2015 memicu konfl ik antara Ahok dan DPRD setelah Ahok mengungkapkan ada dana siluman Rp12,1 triliun pada RAPBD hasil Rapat Pa ripurna DPRD sehingga ia mengirimkan draf versi pemprov ke Kemendagri.
DPRD menjawab tudingan itu dengan mengajukan hak angket. Upaya Kemendagri memediasi kedua pihak, kemarin, pun menemui jalan buntu bahkan berakhir dengan kericuhan. Kian benderang pula dugaan penyusupan dana siluman setelah Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi membeberkan adanya penambahan anggaran yang diusulkan pihaknya sebesar Rp131,9 miliar menjadi Rp270,8 miliar (lihat grafi s).
Kemendagri memberikan waktu tujuh hari kepada Gubernur dan DPRD DKI untuk membahas dan menyepakati RAPBD 2015 menjadi Perda APBD se telah dievaluasi. "Kami dorong untuk dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD atas catatan dari Kemendagri yang wajib disesuaikan dan disempurnakan," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenok.
Namun, Ahok pesimistis kesepakatan bisa dicapai. 'Kita punya waktu tujuh hari, tetapi saya tidak yakin bisa ketemu karena tadi (dalam mediasi) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sudah mengaku tidak usulkan (dana siluman)." Moenok menjelaskan, jika tak ada titik temu, gubernur dalam keadaan mendesak dapat mengambil keputusan mengenai anggaran dan akan dibahas bersama Kemendagri. Opsi terakhir ialah menggunakan APBD 2014.
