Presiden Ingin Redam Ketegangan

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6), patut diapresiasi. Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah merupakan simbol bahwa Presiden berdiri di atas semua golongan.

“Jokowi ialah presiden seluruh rakyat Indonesia dengan segala perilaku warga negaranya. Presiden bertemu dengan para kritisinya sehingga bisa melakukan dialog-dialog untuk mencari yang terbaik dilakukan untuk bangsa,” ujar pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing ketika dihubungi, kemarin.

Biasanya, lanjut Emrus, pihak oposisi memiliki pendapat atau pandangan yang lebih objektif jika dibandingkan dengan orang-orang yang selalu mendukung Presiden. Selain itu, menurutnya, pertemuan yang digelar bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri itu menunjukkan perubahan sikap politik dari Presiden Jokowi terhadap GNPF MUI setelah keduanya dinilai berseberangan selama ini.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra berharap pertemuan tersebut tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang tengah berjalan terhadap pengurus dan tokoh di GNPF MUI. “Presiden Jokowi mau menerima kelompok itu patut diapresiasi. Namun, proses hukum harus tetap berjalan. Saya yakin Presiden tidak akan melangkah sejauh itu (mengintervensi).”

Sementara itu, Mensesneg Pratikno menjelaskan tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut. Pada intinya, GNPF MUI ingin dibukakan akses komunikasi dengan Presiden. “Presiden menyampaikan, karena ini masalah komunikasi, mari kita buka komunikasi,” ujarnya.

Pratikno mengatakan pertemuan itu tak diagendakan sebelumnya. Melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, mereka meminta agar bisa memiliki akses komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. “Mereka meminta untuk punya akses komunikasi. Yang disampaikan Presiden, ‘Mari kita buka komunikasi’. Itu saja,” pungkasnya. (Pol/X-10)