RUU Pemilu masih Alot, Lobi Parpol dan Pemerintah Terus Dilakukan

PEMERINTAH dan sebagian besar partai politik di DPR masih berbeda sikap pada isu presidential threshold dalam revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu). Namun, mereka masih saling lobi untuk memuluskan pembahasan.

"Lobi jalan terus. Kalau politik itu lobi terus, pagi malam siang juga. Ada kalau lagi mau sahur, pagi juga saling telepon. Dengan ketemu buka puasa bersama, lobi juga. Kita komunikasi lobi terus," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut dia, Golkar juga akan melobi pemerintah agar mau ikut pembahasan RUU ini hingga selesai. Namun, ia mengaku tak bisa memaksa pemerintah.

Pemerintah sebelumnya ingin menarik diri bila keinginannya soal presidential threshold tak diakomodasi. Pemerintah ingin ambang batas pencalonan presiden itu 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional

"Kita tentu akan lobi jangan sampai menarik diri," ujar dia.

Ia pun menegaskan, Golkar tetap mendukung presidential threshold 20% kursi di DPR. Hal ini agar tidak sembarang orang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden.

"Kita memilih bupati saja ada thresholdnya. Masa presiden enggak pakai threshold. Mau berapa pasang yang maju nanti jadi calon presiden? Dengan threshold ini bukan hak orang lain disingkirkan, bukan. Tetapi bisa memilih orang yang berkualitas," pungkas dia. (MTVN/X-12)