Soal Presidential Threshold, 3 Partai Solid Dukung Pemerintah

SEBAGIAN besar partai politik di DPR belum sepakat dengan keinginan pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut hanya tiga partai yang solid dengan pemerintah ingin PT sebesar 20%.

"Yang sudah solid mendukung pemerintah tiga partai. Sisanya masih bervariasi," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6).

Saat ini partai politik di parlemen terbelah soal PT. Mulai dari menghapus angka ambang batas hingga menyetel batas tertinggi.

Penghapusan PT didukung Gerindra, PAN, Hanura, dan Demokrat. Alasan keempat partai itu, ambang batas mubazir karena pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) serentak dengan pemilihan anggota legislatif (pileg).

Sementara itu, PKB berpendapat presidential threshold cukup mengikuti parlementary threshold atau memperoleh dukungan 3% suara. Partai yang sudah masuk parlemen otomatis bisa mengajukan calon presiden.

Golkar, NasDem, dan PDI Perjuangan tetap mengusulkan presidential threshold di angka 20% kursi atau 25% suara seperti di Pilpres 2014. Dengan begitu, presiden terpilih mendapat dukungan kuat dari parlemen dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

Tjahjo menegaskan, pemerintah juga tak akan mengurangi keinginannya PT sebesar 20%. Ia mempersilakan Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy yang punya usulan jalan tengah dengan presidential threshold 10%.

"Itu kan mau dia. Boleh-boleh saja. Kan Ketua Pansus maunya mau partainya," kata dia.

Kalau pemerintah, kata dia, bukan semata-mata keinginan partai pendukungnya. Tapi, lajut dia, karena membangun sistem presidential yang lebih efektif efisien.

"Kita kan sepakat mau membangun sistem presidensial yang lebih efektif efisien," ucap dia. (MTVN/X-12)