Selasa 13 Juni 2017, 06:26 WIB

Pembubaran HTI Mesti Cepat dan Efektif

Gol/Deo/P-4 | Politik dan Hukum
Pembubaran HTI Mesti Cepat dan Efektif

Jaksa Agung HM Prasetyo -- MI/Susanto

 

JAKSA Agung M Prasetyo menegaskan kajian mengenai wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hampir rampung. Artinya, bakal ada payung hukum yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

“Sekarang masih dikaji dan dalam tahap finalisasi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan ada beberapa opsi yang dibahas pemerintah, yakni pembubaran ormas dengan mekanisme penerbitan perppu atau peradilan. Intinya, pemerintah berupaya mempercepat penuntasan persoalan itu.

“Masih pembahasan. Tentu beberapa opsi akan dipertimbangkan. Kami inginnya lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

Selama ini, mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinilai sulit sekaligus memakan waktu panjang dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal serupa bahwa pemerintah terus berupaya mencari aturan hukum yang tepat agar pembubaran ormas anti-Pancasila bisa segera terealisasi mengi­ngat bila menggunakan Undang-Undang Ormas, waktu yang dibutuhkan cukup lama.

“Nanti saat dilaksanakan ada penjelasan rasional, konstitusional, tidak melawan hukum. Sabar saja,” kata Wiranto.

Ia memastikan pemerintah akan melakukan segala cara dengan cepat. Hanya, dia tidak mau mengungkapkan, termasuk masukan menggunakan perppu.

“Jadi tidak usah Anda bagaimana caranya, dengan cara apa, ini kan satu kebijakan yang tidak selama langkah demi langkah dijelaskan ke masyarakat,” imbuh dia.

Ia menegaskan pembubaran terhadap ormas anti-Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai negara berdau­lat, Indonesia tidak mungkin membiarkan kekuatan dan gerakan yang anti terhadap ideologi negara hidup. Bila terus dibiarkan, itu bisa merusak stabilitas keamanan dan kedaulatan politik.

“Mau tidak mau harus kita laksanakan. Negeri ini berdaulat. Tidak mungkin ada kekuatan yang anti terhadap ideologi negara sendiri,” tandasnya. (Gol/Deo/P-4)

Baca Juga

 BIRO PERS SETPRES MUCHLIS JR

Jokowi: Tren Kasus Covid-19 Memburuk

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 12:38 WIB
Presiden Joko Widodo menyebutkan kasus aktif meningkat dari 12,78% menjadi 13,41% dan tingkat kesembuhan menurun dari 84,03% menjadi...
ANTARA/Faldi/Mohamad Hamzah

Polisi Sebut Pelaku Teror Sigi Berjumlah 8 Orang

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 30 November 2020, 11:53 WIB
Satgas Tinombala disebut tengah mencari tahu keberadaan kelompok MIT tersebut. Termasuk memburu teduga delapan...
Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Minta Kepastian Pelaksanaan Vaksinasi

👤Nur Azizah 🕔Senin 30 November 2020, 10:59 WIB
Presiden Joko Widodo meminta kepastian mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi. Meski dia pernah menyebut vaksinasi bakal digelar awal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya