Mahkamah Partai Harus Dipatuhi

MAHKAMAH Partai Golkar segera bersikap pasca-pencabutan SK kepengurusan kubu Agung Laksono oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan sidang pada hari ini.

"Besok (hari ini) saya sebagai ketua Mahkamah Partai Golkar akan memanggil rekan-rekan saya di mahkamah partai untuk bertemu, bersidang memutuskan apakah perlu munas atau tidak," ujar Muladi saat menerima permintaan dari Generasi Partai Golkar di Jakarta, kemarin.

Mahkamah yang beranggotakan lima orang itu terdiri dari Muladi sebagai ke-tua dengan empat anggota, yaitu Has Natabaya, Andi Mattalatta, Djasri Marin, dan Aulia Rahman. Namun, Aulia kini menjadi Duta Besar RI untuk Republik Ceko di Praha dan dipastikan tidak hadir.

Muladi optimistis putusan mahkamah partai akan dipatuhi kedua belah pihak sekaligus menjadi solusi bagi dualisme kepengurusan. "Senior pengalaman, kami bukan orang biasa, pejabat tinggi dan masih berpengaruh, itu yang mestinya harus didengarkan," tegasnya.

Namun, kubu Ical menolak wacana munas yang mungkin akan direkomendasikan mahkamah partai. Yusril Ihza Mehendra selaku kuasa hukum kubu Ical mengatakan kliennya adalah pengurus yang sah. "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang berlaku serta-merta mengatakan munas Bali itu sah dan kepeng-urusan yang dihasilkannya ialah sah. Jadi untuk apa ada munas lagi?" kata Yusril di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Berubah haluan
Tidak hanya mengklaim sebagai pengurus yang sah dan menolak munas, Golkar versi Ical secara mendadak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti menjadi oposisi dan berencana mengukuhkan diri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Sinyalemen itu muncul dalam rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Denpasar, Bali, kemarin. Hasil rekomendasi rapat tersebut akan dibawa ke forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Yogyakarta, 23-25 Januari mendatang.

"Ini keinginan mayoritas DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia. Rekomendasi di Bali ini akan dibawa ke forum rapimnas untuk kemudian disahkan sebagai keputusan partai," papar ketua harian DPP Partai Golkar versi Ical, Nurdin Halid, di Bali, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik bila Partai Golkar membuka opsi merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Ya baguslah. Semua yang mendukung pemerintah tentu kita apresiasi. Baguslah, ya pemerintah ini kan menjalankan program untuk rakyat," ujar JK.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pihaknya juga tidak masalah dengan rencana tersebut. Menurutnya, semua niat baik untuk menciptakan suatu kehidupan yang kondusif harus dimaknai positif.

"Mudah-mudahan bukan sekadar akrobat politik di tengah berbagai persoalan internal Partai Golkar saat ini karena sesungguhnya rakyat sudah lelah menonton berbagai atraksi elite politik yang kurang memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat," tegas Basarah. (WiB/Ind/Mal/OL/P-5)