Menteri Yuddy Bermanuver

LANGKAH Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja menuai kontrorversi.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo. "Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar saat dihubungi, kemarin.

Ikrar mengatakan memang ada kinerja beberapa menteri yang kurang maksimal dalam kerja mereka. Akan tetapi, dia meragukan metodologi yang digunakan.

Yuddy mengatakan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata untuk mendorong perbaikan kinerja. "Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami ialah undang-undang, serta instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," jelas Yuddy di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.

Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. "Bisa dibuktikan secara ilmiah," tantangnya.

Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, Kemenpan-Rebiro juga menilai 34 pemerintah provinsi.

Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45).

Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). Kemenpan-Rebiro sendiri memperoleh nilai 77.00 (nilai BB).

Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Juga sudah dibahas di rapat kabinet pada 24 Desember 2015," tukas Yuddy.

Menjadi acuan
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi evaluasi tersebut. "Itu menjadi tolok ukur, menjadi acuan. Saat ini Presiden betul-betul berkeinginan agar ada percepatan kerja," ungkap dia di depan Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai ada konflik kepentingan dari Menpan-Rebiro. "Mestinya itu dilakukan atasan menteri, bukan oleh sesama menteri," ujarnya.

Terkait dengan reshuffle, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum ada pembicaraan dengan Presiden.

Kemarin, Presiden Jokowi mengundang sejumlah ahli tata negara ke Istana Negara. "Tak bahas reshuffle. Tak ada yang serius," ujar Saldi Isra.(Kim/Nov/Adi/X-6)