Reshuffle Ujian Kewibawaan Presiden

SISTEM presidensial harus diperkuat sehingga presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan bisa bekerja secara optimal. Terkait dengan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II, Presiden Joko Widodo jangan mau dikendalikan partai politik. "Jangan sampai reshuffle yang dilakukan nanti tidak menjadi yang terakhir kalinya. Hal tersebut menyangkut wibawa presiden itu sendiri," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan rencana reshuffle merupakan agenda yang diniscayakan untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat. Dia menyarankan Presiden memilih menteri yang profesional, loyal, dan berintegritas tinggi. Presiden pun, lanjut Haedar, harus berani menolak jika nama menteri pengganti yang diajukan oleh parpol tidak punya rekam jejak yang baik. "Presiden jangan disetir oleh parpol. Ini soal muruah lembaga kepresidenan yang akan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan presiden," jelasnya.

Presiden Jokowi dalam sebuah acara di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (26/12), blakblakan akan mencopot pembantunya yang memiliki rapor merah. Wacana reshuffle mulai mengusik sejumlah menteri. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan wacana yang dibarengi dengan menyebut nama menteri tertentu sangat naif dan mengganggu psikologis yang bersangkutan.

"Isu reshuffle bisa membuat tidak nyaman, apalagi menyebut-nyebut nama secara tidak berdasar, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi menyebut-nyebut sumbernya dari istana, yang kita tahu sama sekali itu tidaklah benar," ujar Yasonna saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, pembantu Presiden tidak ada yang sempurna memenuhi harapan, visi, dan misi Presiden.

Saat ditanya apakah ia merasa terganggu dengan wacana reshuffle tersebut, Yasonna menyatakan tidak. "Itu sepenuhnya kewenang-an Presiden. Saya pribadi tidak terganggu. Saya memberikan yang terbaik dengan bekerja keras memimpin Kementerian Hukum dan HAM," pungkasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memilih tidak menggubris wacana tersebut.

"Saya hanya konsentrasi kepada tugas yang diberikan. Itu hak prerogratif Presiden. Beliau yang menilai apakah pembantunya layak atau tidak melaksanakan visi misinya," tukasnya. Hal yang sama ditegaskan Mendikbud Anies Baswedan.