Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang menimbulkan kekhawatiran terhadap penularan Covid-19. Apalagi sudah 575.796 korban terpapar pada Minggu (6/12) kemarin. Jangan sampai pesta demokrasi ini menjadi klaster penyebaran virus korona.
Lantaran itu, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) membentuk dan mendeklarasikan Relawan Pilkada Sehat dengan menggelar pawai budaya bertajuk "Pilkada Sukses, Terapkan Prokes. Masyarakat Sehat, Demokrasi Sehat", di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Senin (7/12/2020).
Koordinator Gerakan Pilkada Sehat DPP PGK, Dendi Budiman mengatakan potensi penularan Pandemi Covid-19 pada gelaran Pilkada sangat nyata. Hal ini harus diantisipasi oleh semua kalangan, baik penyelenggara, peserta Pilkada hingga masyarakat secara umum.
"Saya kira Pilkada tahun ini cukup beresiko menularkan pandemi. Untuk itu kita ingin gerakan Pilkada Sehat ini menjadi kesadaran bersama, bahwa memilih itu penting dan kesehatan masyarakat juga penting," jelas Dendi.
Dendi berharap dengan adanya Relawan Pilkada Sehat yang diinisiasi oleh DPP PHK ini, dapat memberikan dampak nyata, sehingga gelaran Pilkada tetap berjalan lancar, aman, damai dan sehat serta menghasilkan pemimpin daerah yang serius membangun daerah.
Di kesempatan yang sama, Sekjed DPP PGK Riyan Hidayat, mengatakan parade dengan budaya dengan berpakaian adat dari 34 provinsi. Menggunakan bahasa daerah masing-masing mengajak masyarakat untuk membudayakan protokol kesehatan dalam kesehariannya. terlebih daerahnya yang sedang melaksanakan Pilkada
"Indonesia memiliki beratus ragam budaya, adat istiadat, serta bahasa. Oleh karena itu, Relawan Pilkada Sehat melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan kampanye pendekatan budaya. Khususnya menjelang Pilkada Serentak 2020. Masyarakat harus terus diajak bersama membudayakan protokol kesehatan, dan bukan membudayakan pendekatan hukum yang cenderung memaksa, ungkap mantan Ketua BEM UIN Jakarta ini.
Ditengah perekonomian masyarakat yang masih terpuruk akibat pandemi, pendekatan hukum justru hanya akan memantik emosi publik sehingga menghadirkan gesekan bahkan konflik antara masyarakat dan negara.
"Rajin mencuci tangan, mengenakan masker, serta disiplin menjaga jarak harus membudaya dan membumi ditengah masyarakat dengan penuh kesadaran, bukan paksaan. Dan kita semua harus siap menjadi suri tauladannya", tutup Riyan.
Seperti di ketahui, dalam pawai budaya Relawan Pilkada Sehat ini DPP PGK menyerukan penyelenggara Pilkada agar protokol kesehatan diterapkan secara ketat. KPU harus memastikan tersedianya 12 Alat Protokol Kesehatan di TPS (tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk petugas KPPS, masker, tempat sampah, face shield untuk petugas, alat pengukur suhu tubuh, disinfeksi lokasi pemilihan, tinta tetes, baju hazmat, dan ruangan khusus bagi pemilih yang bersuhu 37,3 derajat celcius). (OL-13)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved