PERISTIWA 17 Februari 2016 tak akan lekang dari ingatan Suharsono-Abdul Halim Muslih. Pada hari itulah, mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021.
Kebahagiaan pasangan ini tak ada duanya sebab seperti mimpi dapat mengalahkan petahana Bupati Bantul Sri Surya Widati-Misbakhul Munir yang saat itu memiliki elektabilitas sangat tinggi.
Hampir lima tahun mereka jalani bersama memimpin Kabupaten Bantul. Kemesraan dan kekompakan sebagai pemimpin Bantul dirasakan nyata oleh masyarakat. Hingga sampai di penghujung masa pengabdian, biduk Suharsono dan Abdul Halim Muslih, terbelah. Masing-masing bertahan untuk menjadi penguasa Bantul 1.
Setelah resmi bercerai, Suharsono menggandeng Totok Sudarto dengan diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan NasDem. Adapun Abdul Halim Muslih memilih berpasangan dengan Joko Purnomo mengendarai lokomotif PDIP, PKB, PAN dan Demokrat.
Penjabat sementara Bupati Bantul, Budi Wibowo, menilai kekuatan kedua petahana seimbang dan sama-sama memahami kondisi Bantul. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bantul akan diuji dalam pilkada serentak tersebut. Kedua pasangan dikenal punya hubungan komunikasi yang baik dengan ASN.
Karena itu, jauh hari Budi langsung meminta semua ASN Kabupaten Bantul agar bersikap netral dan bertindak profesional sepanjang kampanye berlangsung maupun pada saat pemilihan 9 Desember nanti. “Kalau ada penyimpangan, ya tidak ada toleransi. Kalau sampai ada ASN yang tidak netral akan membuat suasana Bantul tidak kondusif,” tegas Budi saat penandatanganan Pakta Integritas Pilkada Bantul pada 23 Oktober lalu.
Selain kepada ASN, Budi juga mengingatkan tim sukses dan pendukung kedua paslon agar menjaga suasana damai dan tidak memicu pertikaian agar Bantul tetap kondusif, aman,
dan nyaman.
Netralitas ASN pun menjadi catatan sendiri bagi Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Harlina. Ia meminta birokrasi netral. Bila birokrasi disalahgunakan dan berpihak kepada salah satu paslon, Pilkada Bantul akan tercederai.
“Kami akan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, program, maupun anggaran pemerintah pada setiap tahapan pemilihan,” tandas Harlina. Jika ditemukan pelanggatan, menurutnya, berpotensi terhadap pembatalan paslon.
Harlina juga mewanti-wanti kedua paslon dan tim pemenangan tidak coba-coba bermain politik uang, tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kebencian dan fitnah, politisasi SARA, maupun politik identitas.
Dalam menanggapi komitmennya mematuhi pakta integritas, Suharsono menyatakan dirinya bersama Totok Sudarto maupun tim sukses akan melaksanakan pakta integritas. “Itu menjadi komitmen kita bersama,” terangnya.
Secara terpisah, Abdul Halim Muslih, juga berjanji berkomitmen menjalani Pilkada Bantul sesuai pakta integritas. Ia ingin seluruh masyarakat Bantul bisa menikmati Pilkada Bantul dengan indah, bersahabat, dan menyenangkan.
Debat publik
Pertarungan nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo, versus nomor urut 2, Suharsono-Totok Sudarto, sudah mulai dinilai masyarakat melalui debat publik pertama, Rabu (28/10), antarcalon bupati, dan debat publik kedua antarwakil bupati, pada 4 November.
Tema yang diangkat dalam debat publik perdana ialah pemerintahan bersih. Halim, sapaan Abdul Halim Muslin, berpandangan revolusi mental dan reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin pemerintahan yang bersih.
“Revolusi mental untuk mengubah mental individunya, reformasi birokrasi untuk mengubah sistemnya (agar bersih),” terang dia. Kedua komponen tersebut harus sejalan karena sekalipun sistem sudah baik, manusia bermental tidak baik tetap bisa mengakalinya sehingga terjadi pelanggaraan ataupun penyimpangan.
Di lain pihak, walaupun sistemnya lemah, bila mentalitas manusianya sudah baik, pelanggaraan ataupun penyimpangan, tidak akan terjadi.
Selain itu, Halim juga memyampaikan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi. Pemkab Bantul, lanjutnya, sudah mulai membangun beberapa dasar yang cukup baik dalam memanfaatkan teknologi informasi. “Tinggal membenahi ASN yang mengoperasikannya,” imbuhnya.
Suharsono dalam debat memaparkan sejumlah keberhasilan yang nyata di Bantul selama pemerintahannya. Ia juga menyinggung tidak ada ASN yang tertangkap korupsi bahkan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian selama empat kali.
Semua keberhasilan terjadi, paparnya, karena pihaknya membangun pemerintahan yang bersih lewat keterbukaan informasi publik. “Kami membuka informasi kepada publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu lewat Satu Data Bantul, sosial media, maupun e-lapor,” kata dia.
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, menyebutkan debat publik merupakan kesempatan kampanye secara luas kepada masyarakat karena disiarkan melalui TVRI.
“Lewat debat publik, kita berharap pemilih jadi lebih tahu tentang bagaimana Bantul di masa yang akan datang,” pungkas dia. Debat terakhir akan berlangsung 11 November untuk calon bupati sekaligus wakil bupati. (N-1)
