Melonjaknya kasus penularan virus covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sangat berdampak pada semua kegiatan usaha, termasuk bisnis car audio dan car entertainment. Hal ini terungkap dalam bincang-bincang virtual seputar otomotif yang digelar beberapa waktu lalu.
Berbagai alternatif sudah dijalankan, salah satunya dengan memberdayakan sistem online/daring. Akan tetapi ini tidak banyak membantu karena pemasangan instalasi audio mobil tidak mungkin dilakukan secara daring. Akibatnya penjualan pun anjlok dan tidak sedikit pengusaha yang mulai kejang bahkan sekarat menunggu ajal.
CEO PT Audioworkshop dan Founder Car Aftermarket Network (CAN) Wahyu Tanuwidjaja menyatakan bahwa langkah pemerintah dalam penanganan pandemi untuk urusan kesehatan sudah cukup bagus, namun kurang dari sisi ekonomi. Penentuan kategori usaha yang dianggap masuk dalam sektor esensial/kritikal yang diatur dalam surat edaran Kementerian soal PPKM itu juga menurut Wahyu kurang tepat, sehingga penerapannya pun tidak adil.
Contohnya: Pemberian kewenangan pada usaha restoran untuk tetap buka, dengan syarat hanya boleh menerima pesanan 'take away', sementara usaha lain harus tutup karena tidak masuk sektor esensial/kritikal. Padahal para pengusaha lain juga tetap harus membayar gaji karyawan mereka.
"Lalu dari mana kami pengusaha ini akan membayar gaji karyawan jika usaha kami ditutup? Kita jangan asal mengatakan hanya untuk usaha di sektor penjualan kebutuhan pokok yang esensial dan kritikal." Padahal bagi orang yang bekerja di sektor otomotif ini menurut Wahyu, juga masuk yang esensial/kritikal karena menyangkut hidup mati karyawan dan keluarga mereka. Sementara gaji pegawai, ruko, pajak dan sebagainya tetap harus mereka bayar.
"Jika pengusaha ini tak bisa membayar gaji karyawan karena penghasilan sudah minus, lalu siapa yang disalahkan?" tanya Wahyu.
Wahyu juga megaku selama pandemi ini, usaha apapun di bidang audio mobil meningkat karena orang-orang membelanjakan uangnya hanya di dalam negeri. "Uang itu tidak bisa keluar negeri, uang itu cuma 'muter-muter' di sini saja. Itu bagus," imbuhnya. Yang tidak bagus meurutnya, adalah memaksa toko untuk tutup, dan itu akan menyusahkan semua orang.
Ia sangat memahami tujuan dari PPKM pada intinya adalah untuk mencegah kerumunan yang berpotensi penularan virus. Sementara bisnis yang dijalankannya tidak berpotensi menciptakan kerumunan. Oleh karena itu ia berharap penegakan aturan di lapangan bisa lebih fleksibel.
Berbeda lagi dengan masalah yang dihadapi oleh Boy Prabowo selaku Inisiator Event dan Asia Pasific Car Tuning Association (APACT) Indonesia yang bergerak dalam industri event organizer yang sangat bertentangan dengan PPKM karena kegiatannya justru bertujuan untuk mengumpulkan orang dalam kegiatan pameran.
Boy mengaku sudah lama tak menggelar pameran modifikasi dalam skala besar seperti saat sebelum pandemi akibat kondisi belakangan ini yang tidak memungkinkan. Ia pun mencari beberapa solusi, salah satunya melalui kompetisi digital modification. Akan tetapi ini juga tidak banyak membantu.
"Kami tidak tahu, ini mau dibawa ke mana? Aturan yang diberlakukan sangat tidak adil. Kita bisa lihatlah, orang-orang berbelanja mobil atau motor, rasanya tidak akan seramai orang ke pasar untuk membeli kebutuhan umum," keluh Boy.
Boy membandingkan kondisi pasar kebutuhan umum sehari-hari yang kerap mengabaikan prokes dengan kondisi showroom otomotif dan event yang ia gelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. "Lalu kalau ditutup, bagaimana pengusaha bisa membayar kru dan karyawannya?" ujar Boy.
Wahyu dan Boy sepakat mengimbau pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi regulasi pembatasan secara lengkap, termasuk dengan sanksi pelanggaranya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan selaras dengan upaya penekanan penularan virus covid-19 ini. (S-4)
