Transformasi Konflik Menuju Papua Damai

DI sebuah desa di Pegunungan Tengah Papua, senyap pagi pecah oleh derap boots dan teriakan. Seorang ibu paruh baya merengkuh anak-anaknya, mereka menjerit lalu bersembunyi di kolong tempat tidur. Di luar, dentuman senjata dan teriakan seolah jadi musik latar yang terlalu sering didengar.

Potongan kisah ini adalah potret nyata dari sebuah tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan luar biasa. Bukan sekadar urusan kedaulatan dan keamanan. Ia lebih rintihan dan jerit kemanusiaan tentang masa depan manusia yang merupakan ciptaan, gambar, dan rupa Allah, sang Sabda di atas bumi, di atas tanah Papua, potongan surga yang jatuh ke bumi.

Di ujung timur Indonesia, tanah Papua menyimpan potensi sekaligus tantangan yang unik dan berkelebat. Berkat sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan kehadiran otonomi khusus (otsus), harapan aman, damai, dan sejahatera masyarakat di ufuk timur Indonesia itu melangit. Namun, realitas miris bertabur, janji masih beriringan dengan kesenjangan dan ketidakpercayaan yang berlangsung saban waktu.

Baca juga : Anggota di Papua Ditangkap Jual Amunisi, Polri Imbau Tak Bantu Jaringan KKB

Konflik yang sering disederhanakan sebagai persoalan separatis versus keutuhan NKRI, hakikatnya adalah gejala dari masalah yang lebih dalam dan berlapis yang menyertai ziarah warga negara yang merinduhkan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam sila kedua Pancasila: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menyata.

Pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan terkesan belum menciptakan stabilitas yang dirindukan. Karena itu, untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki dan berkelanjutan, perlu dilengkapi strategi yang lebih komprehensif.

Dalam Conflict Transformation and Peace Building karya Bruce W Dayton dan Louis Kriesberg (2009) mengatakan, menghentikan kekerasan hanya langkah pertama (negative peace). Namun, yang harus dicapai bersama adalah positive peace —sebuah perdamaian yang dibangun di atas fondasi keadilan, kesejahteraan, dan rekonsiliasi yang akhirnya meneguhkan Persatuan Indonesia yang solid.

Baca juga : Komnas HAM Desak Hentikan Pendekatan Kekerasan Pascakonflik KKB dan Aparat

Konflik yang kompleks

Konflik Papua bukanlah peristiwa tunggal. Ia sebuah proses dinamis dengan banyak lapisan. Data dari berbagai sumber menunjukkan fluktuasi eskalasi kekerasan, ditandai dengan peningkatan korban jiwa dan pengungsian internal.

Di balik angka-angka statistik yang dipublikasi, terdapat cerita tentang warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan pelayan keagamaan yang menjadi korban. Mereka semua adalah warga negara yang merindukan pemerintahan yang mewujudkan nilai dalam sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Untuk memahami konflik ini, kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif, sudut pandang. Bila diuraikan, dari dimensi keamanan terjadi ketegangan antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan dan penegak hukum, terutama di wilayah Pegunungan Tengah.

Berikutnya, dari dimensi sosial-ekonomi dimana terdapat kesenjangan pembangunan dan persaingan ekonomi yang memicu ketegangan horizontal, sebagaimana terlihat dalam realita hidup sehari-hari. Selain itu, dimensi struktural dan historis juga perlu mendapatkan perhatian serius.

Isu marginalisasi ekonomi orang asli Papua serta persepsi ketidakadilan historis dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, menjadi akar dari ketidakpuasan yang mendalam. Akhirnya kenyataan ini meninggalkan suatu pertanyaan besar, dimana nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Konsep conflict transformation mengajarkan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental pada hubungan, wacana, dan struktur. Penerapan konsep resolusi konflik di tanah Papua dapat diwujudkan melalui penguatan komunikasi dan dialog.

Komunikasi dan dialog menghadirkan saluran komunikasi yang inklusif dan setara antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat Papua, termasuk suara-suara yang selama ini belum terakomodasi. Hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun saling pengertian.

Selain itu, mengoptimalkan kebijakan otonomi khusus perlu menjadi agenda prioritas. Otsus adalah instrumen visioner yang diberikan negara atas desakan orang Papua untuk memisahkan diri dari dekapan ibu pertiwi.

Evaluasi otsus adalah momentum dan peluang emas untuk bersama-sama merumuskan langkah perbaikan dan penguatan, memastikan kebijakan ini sungguh menjadi alat pemberdayaan dan pemerataan yang efektif bagi orang asli Papua.
 
Di sisi lain, yang tidak kalah penting yakni memberdayakan struktur sosial lokal. Kekuatan perdamaian yang paling tangguh seringkali berasal dari dalam. Gereja, lembaga adat, pemimpin perempuan, dan pemuda Papua adalah mitra strategis pemerintah yang dapat menjadi ujung tombak dan perekat sosial di tengah masyarakat.

Membangun perdamaian

Sebagai tindak lanjut dari transformasi konflik, peace building menawarkan kerangka kerja operasional yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan. Beberapa pilar berikut dapat dipertimbangkan.

Pertama, keamanan yang manusiawi dan terintegras. Program demobilization, disarmament, and reintegration (DDR) dapat dirancang secara komprehensif dan manusiawi, menawarkan jalan keluar yang bermartabat bagi anggota kelompok bersenjata.

Pendekatan keamanan dapat terus diperkuat dengan integrasi prinsip human security, ketika aparat tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga pelindung bagi setiap warga negara. Pelatihan sensitivitas budaya dan HAM dapat menjadi investasi yang berharga untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara aparat dan masyarakat.

Kedua, politik dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui kebijakan otsus. Ke depan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif di tingkat daerah serta dialog konstruktif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dapat menjadi wadah untuk bersama-sama merumuskan visi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable).

Ketiga, pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan merupakan. Pembangunan ekonomi di Papua perlu terus diarahkan untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh orang asli Papua.

Jalan untuk memutuskan siklus ketimpangan untuk orang asli Papua adalah dengan menginvestasi sektor pendidikan dan kesehatan berkualitas, penguatan koperasi dan UMKM lokal, serta penciptaan skema ekonomi yang memastikan manfaat sumber daya alam kembali untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Keempat, rekonsiliasi dan keadilan transisional. Untuk menyembuhkan luka masa lalu  dan  membangun  fondasi  perdamaian  yang  kokoh,  mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kredibel dan independen mesti diwujudkan. Lembaga ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menguak kebenaran, memberikan pengakuan kepada korban, dan menjadi landasan bagi rekonsiliasi nasional yang tulus.

Menuju perdamaian

Jalan menuju perdamaian di Papua memang berliku. Menyeimbangkan kepemimpinan lokal (local ownership) dengan kebijakan nasional, serta merespons dinamika di tingkat akar rumput dan elite, membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran.

Namun, dengan komitmen bersama, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk membangun model resolusi konflik yang menjadi warisan berharga bagi bangsa, negara dan rakyat.

Konflik Papua menguji ketangguhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perdamaian dan keadilan sosial. Pendekatan keamanan yang humanis diharapkan memberikan kontribusi penting. Kini saatnya untuk memperdalam pendekatan tersebut dengan gagasan dan strategi yang lebih holistik melalui conflict transformation dan peace building.

Pertanyaan reflektif bagi kita semua adalah bagaimana kita semua, stakeholders dapat bersinergi mewujudkan tata kelola perdamaian di Papua yang menghormati kearifan lokal, memperkuat keadilan sosial, dan tetap berlandaskan konstitusi, tanpa menjadikannya sebagai program yang bersifat top-down semata?

Investasi terbaik untuk masa depan Papua dan Indonesia adalah berani membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah sebuah karya besar yang membutuhkan niat (political will), komitmen (commitment), konsistensi (consistency), keberanian (courage), dan kerendahan hati (compassionate) dari semua pihak.

Masa depan yang damai dan lebih cerah akan menentukan masa depan keutuhan kebinekaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote.