Jalan Publik dan Spiritualitas Kepemimpinan

SETIAP kali media dibanjiri berita pemimpin politik terjerat korupsi, kita semua kecewa dan sedih namun juga perlu berempati. Kita percaya, sebagian di antara mereka bukanlah orang jahat atau serakah sejak awal. Mereka terseret ekosistem kekuasaan yang menekan dan oleh struktur politik yang sering memaksa kompromi moral. Dalam sistem yang permisif terhadap uang dan kekuasaan bahkan niat baik pun mudah kehilangan arah.

Namun di tengah semua itu, kita tetap percaya masih banyak pemimpin yang ingin berjalan di jalan lurus, tulus, dan berlandaskan pelayanan publik. Tulisan refleksi ini buah sebagai seseorang yang pernah menempuh jalan itu. Jalan yang tidak mudah tetapi memerdekakan batin.

Ketika Jalan Publik Menjadi Jalan Terjal
Saya terpilih sebagai Bupati Bojonegoro pada 2008 dalam pemilihan langsung pertama. Saat itu, Bojonegoro berada dalam kondisi sulit: infrastruktur jalan rusak lebih dari 80%, kemiskinan termasuk tiga tertinggi di Jawa Timur, dan masyarakat terbelah sekat sosial, budaya, serta politik. Di saat yang sama, eksploitasi migas Blok Cepu baru dimulai —menghadirkan janji kesejahteraan tetapi juga menimbulkan kecemburuan dan ketegangan sosial.

Saya maju melawan inkumben, didukung rakyat kecil yang kecewa terhadap pelayanan publik dan perilaku elitis pemerintahan. Setelah terpilih, saya bersama tim memilih fokus pada hal-hal mendasar: memperbaiki jalan, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, memberdayakan petani, serta memperkuat tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Belakangan Bojonegoro dikenal sebagai subnational level pioneer Open Government Partnership dunia.

Kami membuka ruang partisipasi warga dan mendorong inovasi kebijakan meski anggaran terbatas. Tetapi keputusan untuk menempuh jalan publik bukan jalan kepentingan kelompok yang menimbulkan banyak resistensi. Para elite dan sebagian pendukung yang berharap keuntungan pribadi kecewa. Kritik, cercaan, dan tekanan datang bertubi-tubi.

Namun, saya belajar bahwa jalan publik adalah jalan keseimbangan. Jalan ini menuntut keberanian untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Bagi saya, semua orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau ekonomi menginginkan hal yang sama: alam yang lestari, anak-anak tumbuh sehat lahir batin, penghidupan stabil, dan lingkungan aman. Kepemimpinan publik seharusnya menjaga keseimbangan itu. Dalam masa-masa sulit, saya berpegang pada keyakinan sederhana: kebenaran akan menemukan pendengarnya, keindahan akan menemukan penontonnya, dan ketulusan akan menemukan perasanya. Saya mendengar segala pujian dan cercaan tetapi saya percaya Allah bersama siapa pun yang berusaha menjaga integritas dan kasih untuk semua orang.

Tantangan Kepemimpinan di Era Politik Permisif
Setelah dua dekade reformasi, banyak pemimpin muda lahir dari sistem pemilihan langsung. Mereka tumbuh dalam lingkungan politik yang seringkali permisif terhadap uang, pencitraan, dan transaksi kekuasaan. Rakyat yang seharusnya menjadi pengawas kadang justru ikut memaklumi perilaku menyimpang.

Dalam situasi seperti ini menjadi pemimpin publik yang teguh dengan nilai-nilai luhur bukanlah hal mudah. Banyak yang kehilangan arah karena tekanan lingkungan bukan karena lemahnya niat. Mereka terjebak sistem yang mendorong pragmatisme: bagaimana memenangi pemilu bukan bagaimana menumbuhkan peradaban.

Padahal kepemimpinan sejati bukan hanya soal kompetensi teknis tetapi juga kemampuan reflektif dan spiritual. Otto Scharmer dalam Theory U menyebut kepemimpinan sejati lahir dari presencing —kemampuan hadir secara penuh untuk mendengarkan masa depan yang ingin lahir bukan sekadar mengulang masa lalu.

Sementara Robert Greenleaf, pencetus servant leadership, menegaskan pemimpin sejati adalah pelayan yang menumbuhkan orang lain. Ia bertanya bukan “apa yang saya dapat?” tetapi “siapa yang tumbuh karena saya memimpin?”

Kedua pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman bahwa kepemimpinan adalah amanah bukan hak, pelayanan bukan kemegahan.

Menguatkan Jalan Spiritualitas Kepemimpinan
Setiap pemimpin publik memerlukan spiritualitas kepemimpinan bukan sekadar religiusitas ritual. Spiritualitas kepemimpinan adalah kesadaran mendalam bahwa kekuasaan hanyalah sarana untuk memuliakan kehidupan. Ada tiga laku sederhana yang dapat menjadi panduan:
1. Diam untuk mendengar nurani. Setiap keputusan besar membutuhkan jeda batin. Dalam diam, kita mendengar bukan hanya suara massa tetapi suara hati terdalam tempat Allah berbisik.
2. Berani memilih jalan sulit. Jalan pelayanan publik sering tidak populer. Tapi seperti kata Vaclav Havel, “Politik bukan seni kemungkinan melainkan seni menjaga hati nurani di tengah kenyataan.”
3. Menanam niat kasih dalam setiap kebijakan. Setiap regulasi, setiap rupiah dalam APBD, dapat menjadi amal jariyah bila niatnya untuk menegakkan kemanusiaan.

Jalan Publik sebagai Jalan Keselamatan
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar tetapi sering kekurangan orang tulus. Kita perlu membangun ekosistem kepemimpinan publik yang menumbuhkan kejujuran, empati, dan rasa cukup.

Pemimpin yang berani menempuh jalan publik mungkin tidak selalu populer tetapi sejarah akan mengenang mereka sebagai penjaga keseimbangan. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan melainkan tentang pelayanan. Bukan tentang popularitas melainkan tentang keberanian menjaga nurani. Bukan tentang menang di pemilu tetapi menang di hadapan Tuhan dan kemanusiaan.

Jalan publik adalah jalan terjal tetapi di sanalah letak kemuliaannya —jalan yang menghidupkan, menyeimbangkan, dan menyelamatkan semua.