Selasa 25 Januari 2022, 05:10 WIB

Mencari Sosok Kepala Otoritas Ibu Kota Negara

Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan | Opini
Mencari Sosok Kepala Otoritas Ibu Kota Negara

MI/Seno

 

UNDANG-UNDANG Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disetujui mayoritas anggota DPR, Selasa (18/1). Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 sudah dapat dilaksanakan di IKN Nusantara didahului pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN) mulai 2022. Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk paling lambat dua bulan seusai UU tersebut diundangkan. Maka itu, pemilihan Kepala Otorita IKN yang tepat akan sangat menentukan apakah keinginan Presiden itu akan terwujud pada 2024.

Presiden Jokowi telah mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN Nusantara yang bakal ia tunjuk. Sebelumnya, pada Senin (2/3), Presiden sempat menyinggung empat nama yang digadang-gadang jadi pemimpin ibu kota baru. Mereka ialah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menjabat Komisaris UtamaPertamina, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mantan Menteri PPN/Bappenas (turut mempersiapkan dokumen penetapan lokasi IKN) dan mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, serta mantan Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Tumiyana.

Setelah empat nama itu beredar, Presiden secara khusus menyebutkan sosok yang ia incar, yakni berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah, Rabu (19/1). Dengan kriteria itu, gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Presiden sebagai Kepala Otorita IKN sebab keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek meskipun dua di antaranya mantan kepala daerah.

Jika itu yang diinginkan Presiden, setidaknya ada empat nama yang dinilai memenuhi kriteria tersebut. Mereka ialah Wali Kota Bandung (2013-2018) dan Gubernur Jawa Barat (2018-2023) Ridwan Kamil (yang turut sebagai anggota dewan juri sayembara gagasan desain IKN), mantan Wali Kota Surabaya dua periode (2010-2020) yang kini menjadi Menteri Sosial (sejak 2020) Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar (2014-2019, 2020-2024) Danny Pomanto, serta Gubernur Aceh (sejak 2018) Nova Iriansyah yang mana para/mantan kepala daerah itu memiliki catatan keberhasilan pembangunan kota di daerahnya masing-masing.

Sekarang, bola ada di tangan Presiden Jokowi. Secara teknis, pembangunan sebuah kota yang dimulai dari nol memerlukan waktu setidaknya 25 tahun baru dapat memasuki fase kota yang hidup. Untuk fase awal itu, pembangunan IKN Nusantara dapat dibagi atas periode 2022-2024, 2025-2030, 2030-2035, 2035-2040, dan 2040-2045. Periode awal 2022-2024 menjadi tahun krusial (politik) yang sebenarnya kurang menguntungkan dalam proses pembangunan IKN Nusantara.

Selama 2022-2024, proyek IKN fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, saluran air, jaringan utilitas (air bersih, air limbah, gas, listrik, telepon, serat optik), perumahan pejabat dan ASN, istana negara, gedung MPR/DPR, lembaga negara, dan kementerian. Dengan demikian, Kepala Otorita IKN sebaiknya harus orang yang mengetahui sejak awal perencanaan dan punya kemampuan dalam pembangunan infrastruktur secara teknis.

Bagi nama-nama yang telah beredar, tentu membutuhkan waktu untuk memahami secara utuh perencanaan IKN, beradaptasi dengan lokasi IKN dan sekitar, serta menjalin komunikasi yang baik, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dasar IKN. Akan lebih pelik lagi jika calon kepala otorita berlatar belakang politik karena akan terjadi tarik-menarik konflik kepentingan dalam pembangunan infrastruktur kota.

Sementara itu, Kementerian PU-Pera sejak 2019 sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan sayembara gagasan desain IKN dan sayembara (terbatas) Istana Negara, juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Satgas ini membawahi perencanaan penataan kawasan, infrastruktur dasar permukiman, sumber daya air, transportasi, perumahan, dan bangunan gedung. Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PU-Pera akan memudahkan koordinasi dan mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar IKN. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan IKN menjadi pilihan yang bijak dan tepat, bebas dari kepentingan politik.

Selanjutnya, untuk nama-nama yang beredar sebagai calon kepala otorita, akan lebih baik ditunjuk pada periode-periode berikut ketika pembangunan infrastruktur kota sudah selesai, penghuni kota sudah mengisi dan menghidupkan kota. Mereka diberi tugas untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) sekitar IKN, mencari peluang investasi dari berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk pengembangan kota, serta pengembangan bagian wilayah perkotaan (BWP) IKN lainnya.

Presiden Jokowi jangan sampai terjebak pada unsur politis, popularitas, atau kepentingan kelompok tertentu dalam memilih pimpinan IKN sebab penunjukan kepala otorita bertaruh pada keberhasilan target pemindahan ibu kota apakah IKN akan sekadar menjadi komoditas politik, ancaman akan berhenti (mangkrak), atau menjadi warisan berharga bagi bangsa dan generasi mendatang.

Baca Juga

MI/Ebet

Menyelesaikan Kontradiksi

👤Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 20 Mei 2022, 05:10 WIB
APAKAH kita sebagai bangsa memiliki nilai-nilai baik bagi Indonesia...
MI/Seno

Spirit Harkitnas dan KKN di Desa Penari

👤Dewa Gde Satrya Dosen hotel & tourism business School of Tourism, Universitas Ciputra Surabaya 🕔Jumat 20 Mei 2022, 05:00 WIB
FILM bergenre horor KKN di Desa Penari yang telah ditonton hampir 4 juta orang dalam kurun waktu 11...
MI/Duta

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum di Indonesia, Relevankah?

👤Romli Atmasasmita Guru Besar (Em) Universitas Padjadjaran 🕔Kamis 19 Mei 2022, 05:10 WIB
Ketentuan itu cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen; berbeda-beda kultur daerah adat satu dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya