Sabtu 20 November 2021, 05:00 WIB

Muktamar dan Satu Abad NU

Moh Mukri Ketua Panitia Muktamar, Ketua PWNU Lampung, dan Rektor UIN Raden Intan Lampung | Opini
Muktamar dan Satu Abad NU

Dok. Pribadi

 

NAHDLATUL Ulama (NU) memiliki peran yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. Dalam sejarahnya, paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya organisasi ini, yakni motif agama, motif mempertahankan paham ahlu al-sunnah waljamaah, dan terakhir ialah motif nasionalisme.

Keberadaan NU, sejak awal didirikan dan hingga kini, telah memberikan warna dalam perjalanan negara Indonesia. Organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy’ari itu kini telah berkembang pesat dengan jejaring pesantren, sekolah, universitas, dan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Warna nahdiyin begitu terang dalam tatanan kehidupan masyarakat Nusantara, bukan hanya kaum muslimin. Ajaran Islam yang diramu para pendiri dan pemikir NU memberi ruang interaksi yang luas kepada kaum lain.

Sifat toleran, mengusung kebenaran universal, dan menghargai kebenaran yang diyakini umat lain membuat NU hidup subur berdampingan di masyarakat. Bahkan, ideologi NU bisa berjalan selaras dengan falsafah negara yang cenderung sekuler. NU berperan penting dalam membangun bangsa ini, para tokohnya ikut terlibat dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan sekaligus mengisi dan memajukan Indonesia dari dahulu hingga akhir.

Hal itu wajar karena sesungguhnya Islam memang sangat dianjurkan agar setiap penganutnya senantiasa memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat banyak, bangsa, bahkan dunia. Peranan Islam secara umum dan peranan NU secara khusus tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, NU juga berkembang di berbagai negara dan manfaatnya dirasakan masyarakat dunia. Ini terbukti dengan telah terbentuknya sekitar 31 pengurus cabang istimewa (PCI) di berbagai kota di dunia.

 

Politik tingkat tinggi

NU memiliki fungsi dan posisi yang cukup unik dalam panggung politik nasional sehingga tidak mengherankan jika setiap pesta demokrasi, mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden, hampir semua kandidat meminta dukungan kepada warga NU.

Dalam perkembangannya, pertama kali NU terjun pada politik praktis saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada 1952 dan kemudian mengikuti Pemilu 1955. Saat itu, NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu organisasi yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya, GP Anshor.

Seiring dengan perkembangan dan pergolakan politik, NU menggabungkan diri dengan PPP pada 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru kala itu, dan kemudian ikut Pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Selanjutnya, pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke Khittah 1926, yaitu untuk tidak lagi berpolitik praktis dan tidak ikut dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan di Tanah Air.

Akan tetapi, hal itu tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Di antaranya ialah PKB yang dideklarasikan KH Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI.

Soliditas dan kesatuan suara masyarakat NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama karena pada Pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup drastis. Penurunan suara disebabkan terjadi konflik internal yang berkepanjangan antarpara elite dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB. Sebab sesungguhnya pada saat itu memang ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu kiai, pesantren, dan aktor politiknya.

Jika melihat sejarah, konflik kepentingan sebenarnya tidak hanya terjadi di masa PKB. Pada saat NU masih berkecimpung dalam dunia politik praktis, konflik kepentingan juga sering terjadi, seperti pada saat NU masih bergabung dengan Masyumi dan PPP. Sesungguhnya karena itulah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926. NU merasa, dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan.

Orientasi praktis, yang serbapolitis itu, mengakibatkan NU terjerumus ke pola perebutan keuntungan politik yang bersifat sementara. Hanya dinikmati sebagian elite NU. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik belaka sehingga dalam politik kebangsaan saat ini, saya sepakat dengan KH Sahal Mahfudh, yang menjalankan politik tingkat tinggi. Beliau menginstruksikan agar NU menjalankan politik tingkat tinggi dan menghindari bermain di politik kelas rendah.

Politik tingkat tinggi di sini ialah politik kenegaraan, politik kerakyatan, dan politik etika. Melalui politik tingkat tinggi inilah, NU akan bisa meningkatkan peran dalam membantu pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat. NU secara lembaga tidak boleh terseret dalam dukung-mendukung. Akan tetapi, secara pribadi warga NU tidak dilarang berpolitik karena itu merupakan hak warga negara. Sesuai dengan amanat Khittah 1926, NU harus kembali menegakkan pelembagaan demokrasi dalam ranah masyarakat.

NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui lembaga pesantren. Kekayaan itu menjadikan NU amat apresiatif terhadap pemikiran lama. NU juga mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transmisi keilmuan.

Dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya, pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Meskipun dalam perkembangan terakhir, sistem pendidikan di baik pesantren maupun perguruan tinggi Islam yang berbasis NU juga perlu terobosan-terobosan baru dalam rangka memutus dikotomi antara pendidikan agama dan teknologi.

Dalam masa inilah, NU dituntut memiliki lima kekuatan utama yang jika itu semua bisa dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pertama ialah para kiai, santri, dan para alumnus pesantren yang menjadi sumber moralitas dan sumber kebijakan bagi masyarakat banyak.

Kedua ialah para intelektual NU yang ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian, kekuatan ketiga NU saat ini ialah para pengusaha NU yang kini semakin banyak. Selanjutnya, kekuatan keempatnya ialah para birokrat yang juga semakin banyak jumlahnya yang manfaatnya banyak dirasakan masyarakat. Kekuatan terakhir NU ialah para politikus yang tersebar di berbagai partai politik di Indonesia dan mengisi posisi-posisi strategis.

 

NU, Muhammadiyah, dan radikalisme

NU merupakan organisasi sosial terbesar di Indonesia disusul Muhammadiyah di posisi kedua. NU memiliki puluhan atau bahkan ratusan ribu pesantren dan perguruan tinggi. Muhammadiyah juga memiliki lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Alhasil, NU dan Muhammadiyah ialah dua aset bangsa yang tak ternilai harganya.

Keduanya menjelma sebagai problem solver dari menumpuknya persoalan umat dan problem kebangsaan. Beruntungnya bangsa ini memiliki dua organisasi ini. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi negara yang sangat toleran dan hidup berdampingan antara agama dan kepercayaan yang satu dan yang lainnya. Saking begitu signifikannya peran kedua organisasi ini, banyak kalangan berpendapat, jika di antara keduanya tidak ada masalah, selesailah minimal setengah dari persoalan bangsa ini.

Bisa dibayangkan jika negara ini tidak memiliki NU dan Muhammadiyah. Pastilah gerakan Wahabi maupun gerakan radikal lainnya akan tumbuh dan merongrong negeri ini. Kelompok militan, seperti Al Qaeda, Hizbullah, ISIS, maupun organisasi ekstremis lainnya, bakal berkembang merusak ketenteraman, membahayakan nyawa sesama mahluk, dan akhirnya merusak nama Islam yang rahmatan lil alamin.

NU berhasil memberikan pemahaman kepada warganya terhadap dasar-dasar ajaran dari agama itu sendiri. Tanpa memahami dasar-dasar agama, seseorang akan mudah terhasut oleh kelompok radikal. NU memahami bahwa ibadah baik itu berbentuk ritual maupun sosial harus berjalan seimbang.

Seseorang tidak pantas mengklaim dirinya sebagai muslim yang kaffah jika hanya mengedepankan ibadah ritual yang berisi doktrin-doktrin agama, serta membangga-banggakan Islam transnasional saja. Islam sesungguhnya hadir sebagai penyeimbang yang penuh keramahan. Islam bukan agama yang baku dan kaku, tetapi Islam harus menjawab setiap problem kemasyarakatan.

 

Muktamar dan seabad NU

Di usia ke-96, NU akan menggelar Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung dalam waktu dekat, dengan mengusung tema NU mandiri, Indonesia bermartabat. Berbagai persiapan sudah dilakukan panitia untuk menyambut para muktamirin dari seluruh provinsi dan perwakilan berbagai negara.

Dari sisi pelaksanaan, muktamar kali ini dilaksanakan di sejumlah tempat, dengan Pondok Pesantren Darussa'adah, Kabupaten Lampung Tengah, akan menjadi tempat pembukaan penyelenggaraan muktamar. Kegiatan lainnya antara lain dipusatkan di Kampus UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Malahayati. Pelaksanaannya akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Muktamar Ke-34 ini harus menjadi momentum dalam penguatan organisasi dalam menatap seabad NU pada 31 Januari 2026.

Muktamar ini harus menghasilkan keputusan-keputusan strategis sebagai panduan arah ke depan. Kalaupun terkait dengan agenda pemilihan ketua umum, proses yang terjadi haruslah demokratis dengan tetap menjaga akhlakul karimah, sebagaimana akhlak para pendiri, karena muktamar kali ini menyongsong satu abad NU, untuk menggerakkan kemandirian NU.

Satu abad penting karena sebagai titik pijakan historis baru dari organisasi ini, yang tentu berbeda sistuasi dan tantangan saat didirikan. Kecepatan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi kerakyatan, dan masyarakat yang berubah secara cepat ialah beberapa dari sekian tantangan dalam usia satu abad.

Kebutuhan nahdiyin ke depan tidak lagi melulu soal agama, tetapi juga mengenai ekonomi, teknologi, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, sumbangsih dari para tokoh nahdiyin dari berbagai disiplin ilmu di berbagai belahan dunia sangat dibutuhkan NU. Apa pun hasil muktamar nanti harus mampu menjawab tantangan tersebut.

Baca Juga

MI/Ebet

Move On

👤Adiyanto Wartawan Media Indonesia 🕔Minggu 05 Desember 2021, 05:00 WIB
Kerja dari rumah atau work from home, selain dapat menekan risiko penularan, mengurangi polusi dan kemacetan, juga membuat...
Dok. Pribadi

Sastra sebagai Perisai Dampak Revolusi Industri

👤Aguk Irawan MN Sastrawan, Pengasuh Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Bantul, Wakil Ketua Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban (LSBPI) MUI Pusat 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 05:00 WIB
Ironisnya, penelitian Taufik Ismail (2005), mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi kita ini relatif nol membaca karya...
MI/Vicky G

Reuni 212 di Antara Pandemi Covid-19, Perizinan, dan Aplikasi Online

👤Eko Suprihatno, Jurnalis Media Indonesia 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:43 WIB
Orasi yang disampaikan dalam reuni itu juga isinya tentang kelucuan seperti stand up...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya