Masyarakat Literat Menuju Peradaban Baru

KEKAYAAN sumber daya alam (SDA) dan keberagaman masyarakat di Indonesia akan menjadi porak poranda bila masyarakatnya tidak berpendidikan. Pasalnya, untuk mengelola dan menjaga semua itu diperlukan ilmu pengetahuan yang baik. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baik mesti belajar salah satunya melalui literasi baca tulis.

Pembukaan UUD 1945 menerangkan bahwa negara berkewajiban untuk; (i) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (ii) memajukan kesejahtraan umum. Amanat tersebut wajib hukumnya dilaksanakan pemerintah. Pendidikan dapat mendorong suatu bangsa mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, pendidikan dapat melahirkan generasi berilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan hidup yang baik sehingga mampu melakukan transformasi sosial menuju masyarakat yang maju, makmur, berakhlak mulia.

Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Membangun masyarakat literat berarti membangun peradaban. Berbicara soal peradaban maka kita akan menghubung masa demi masa. Peran serta perpustakaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dituangkan dalam UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Langkah konkrit kesiapan perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari jenis dan jumlah perpustakaan di Indonesia. Pada pasal 20 terdapat lima jenis perpustakaan di Indonesia; 1. Perpustakaan Nasional; 2. Perpustakaan Umum; 3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan 5 Perpustakaan khusus.

Perpustakaan selalu ada di setiap provinsi di Indonesia. Ada istilah perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi/sekolah. Lebihnya lagi banyak pegiat literasi yang berlomba-lomba mendirikan taman bacaan. Dikutip dari laman kompas.com, jumlah lembaga pendidikan tinggi mencapai 4.670 berdasarkan statistik pendidikan tinggi 2018. Jenjang SD hingga SLTA termasuk SLB di Indonesia mencapai 307.655 sekolah pada 2017/2018. Jumlah tersebut berdasarkan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (databoks.katadata.co.id).

Belum cukup 

Mengutip pernyataan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando pada Bisnis.Com, Selasa (23/4/2019), "Jumlah itu sebenarnya masih jauh dari cukup. Karena kalau dihitung infrastruktur sekolah saja, untuk sekolah keagamaan ditaksir 300.000 ditambah sekolah negeri dan swasta 300.000. Kita belum bicara tentang 84.000 desa, kemudian PTN, PTS dan 512 Kabupaten/Kota."

Sensus mengungkapkan ada 42.460 perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus, 113.541 perpustakaan sekolah/madrasah, dan 2.057 perpustakaan perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan sensus tersebut jumlah perpustakaan secara nasional berjumlah 164.610.

Bila kita berkaca dari data di atas dan setiap daerah dan lembaga pendidikan memiliki perpustakaan, artinya ada sekitar 312.873 perpustakaan. Syarif Bando dalam sambutan pada acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang diselenggarakan pada 14-16 Maret 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta menerangkan bahwa Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia di posisi kedua setelah India yang jumlah perpustakaannya mencapai 323.605, disusul Rusia 113.440 dan Tiongkok sebanyak 105.831 perpustakaan.

Dengan jumlah perpustakaan yang banyak tersebut semestinya bangsa Indonesia jauh lebih maju dari negara-negara lain. Jumlah tersebut akan bertambah bila program perpustakaan desa selesai dibangun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2018 tercatat ada 83.931 desa/kelurahan. Program pemerintah terkait mencerdaskan bangsa dan kesejahtraan rakyat melalui perpustakaan nasional selaku perpustakaan pembina terealisasi.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas) adalah lembaga Pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan nasional, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring, yang berkedudukan di ibu kota negara gedung fasilitas  layanan, di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. 

Pada 14 September 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas berlantai 27 dengan tinggi 126,3 meter. Bahkan disebut-sebut sebagai perpustakaan tertinggi dunia. Gedung perpustakaan pencakar langit tersebut membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia saat ini berada pada fase menuju peradaban modern dan siap bersaing dengan bangsa manapun.

Membangun masyarakat literat 

Membangun masyarakat literat berarti membangun satu peradaban. Literat adalah orang yang bisa membaca dan gemar membaca. Program buta aksara adalah program bangsa sebelum dan awal kemerdekaan. Sebuah bangsa bisa disebut maju yang salah satu indikatornya ditandai kualitas hidup masyarakatnya. Membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat literat harus menjadi salah satu tujuan.

Seseorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Masyarakat literat adalah masyarakat maju, yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik sehingga terhindar dari kemiskinan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan politik.

Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman. Education Development Center (EDC) menyatakan bahwa Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, bukan hanya kemampuan baca tulis. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi adalah istilah umum untuk menjelaskan kemampuan, kemahiran, keterampilan individu dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, berhitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang dilakukan dperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa.

Para ahli di bidang literasi informasi sepakat bahwa perpustakaan memiliki peran sangat penting dalam menciptakan masyarakat literat. Terdapat enam literasi dasar yang mesti kita kuasai untuk menuju masyarakat literat; literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya dan kewargaan.

Menurut data UNESCO pada 2016, menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari seribu orang Indonesia cuma 1 yang rajin membaca. Hal itu sejalan dengan pernyataan Muhammad Syarif Bando yang mengatakan bahwa standar UNESCO mengatakan setiap tahun orang membaca minimal tiga buku baru. "Sementara di Indonesia boleh saya katakan 1 buku ditunggu 5.000 orang. Karena penduduk Indonesia 250 juta sementara buku yang terbit setiap tahunnya tidak lebih dari 60.000 judul." (kabar24.bisnis.com).

Bandingkan saja kalau di negara maju 3 buku 1 orang dalam setahun, kita 1 buku ditunggu 5.000 orang untuk membaca. Bila mengacu negara maju, artinya kita membutuhkan sekitar 750 juta buku per tahun. Sementara buku yang terbit baru 60 ribu per tahun.

Dari data yang sudah dihimpun dari beberapa sumber dapat kita tafsirkan rendahnya minat baca masyarakat tersebut dipengaruhi oleh minimnya bahan bacaan berupa buku, dan belum meratanya pembangunan perpustakaan di Indonesia. Ada yang perlu digarisbawahi bahwa kemampuan akademis yang tinggi tidak menjamin seseorang literat. Sejauh ini perpusnas sudah melakukan berbagai upaya untuk membangun masyarakat dari keterpurukan ilmu pengetahuan.

Hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan ilmu pengetahuan tersebut adalah mengubah cara pikir dan cara pandang masyarakat bahwa enam literasi dasar wajib dikuasai setiap individu. Menurut Kimbey (1975, 662) kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia tetapi merupakan hasil proses belajar dan pengaruh pengalaman dan keadaan lingkungan sekitar. Karena itu kebiasaan dapat dibina dan ditumbuhkembangkan.

Sejatinya literasi baca tulis sudah menjadi budaya masyarakat masa lampau, seperti di Provinsi Kepulauan Riau. Dari pulau Penyengat, Tanjungpinang bergema ke penjuru dunia ada seorang sastrawan relijius yaitu Raja Ali Haji (1808–1989), yang berkontribusi di bidang literasi tulis bangsa ini.

Goresan pena Raja Ali Haji dalam bidang literasi sudah membingkai satu peradaban. Hal tersebut dapat kita lihat dari karya monumental, yaitu Gurindam Dua Belas, Tuhfat An–Nafs, Mukaddimah fil Intidzam dan puluhan mahakarya lainnya. Kini peninggalan tersebut menjadi warisan dan khasanah intelektual bangsa serta rujukan bagi kalangan akademis.

Budaya baca tulis sudah dipraktikan para pendahulu kita. Terbukti kekuatan pena para cendikiawan membuat bangsa lain takut. Informasi yang tersurat pada naskah-naskah tersebut mampu menundukan dan mengembangkan satu bangsa. Tidak tertutup kemungkinan majunya bangsa lain, bangsa yang pernah menjajah indonesai menjalankan konsep yang tertuang pada naskah-naskah tersebut. Buktinya sampai hari ini naskah bangsa Indonesia masih diburu bangsa lain. 

Mengerakkan literasi tulis sebagai ujung tombak peradaban bangsa wajib digalakkan. Bisa dipastikan orang yang menulis pasti membaca dari banyak sumber. Membaca saja tidak cukup sehingga perlu mempelajari apa yang sedang dibaca agar menghasilkan satu gagasan baru dalam berbagai bidang. Bila hal tersebut terlaksana, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat literat yang mampu menaklukan perdaban dan melahirkan peradaban baru.