Selasa 02 Maret 2021, 05:00 WIB

Mengakhiri Isu Penjualan Pulau

Rido Miduk Sugandi Batubara Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-KKP | Opini
Mengakhiri Isu Penjualan Pulau

Ilustrasi

INDONESIA merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil yang menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Dari 17.508 pulau tersebut, dalam perjalanannya, dua pulau (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan) merupakan milik negara Malaysia, sedangkan dua pulau lainnya (Pulau Kambing dan Pulau Yako) merupakan milik negara Timor Leste. Total pulau di Indonesia menjadi 17.504 pulau.

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi dan air tentunya termasuk pulau-pulau kecil beserta perairan di dalamnya.

Pulau-pulau kecil Indonesia terdiri atas 1.766 pulau berpenduduk dan 14.905 pulau tidak berpenduduk. Berdasarkan luasan pulau, hampir 96% pulau luasnya lebih kecil atau sama dengan 100 km2 dan hanya sekitar 4% pulau dengan luasan 100 km2-2.000 km2.

Melihat potensi ekonomi pulau, banyak pihak dari mancanegara yang menginginkan kepemilikannya, bekerja sama dengan oknum tertentu di Indonesia. Sering kita membaca dan mendengar penjualan pulau di Indonesia dari media sosial, baik cetak maupun elektronik.

 

Langkah strategis

Awal Februari 2021, masyarakat Indonesia dihebohkan untuk kesekian kalinya dengan penjualan pulau, yakni Pulau Lantigiang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah ditangani pihak kepolisian. Begitu juga tiga pulau di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Ayam, Pulau Yudan, dan Pulau Kembung).

Berita yang tersebar di media cetak/elektronik terus berulang, apabila negara tidak mengambil langkah strategis mengakhiri isu penjualan pulau. Langkah strategis yang harus segera dilakukan, yakni sertifikasi pulau-pulau kecil, kerja sama operasi (KO) pemanfaatan pulau, dan pengalokasian ruang untuk masyarakat pulau/nelayan.

Kebijakan sertifikasi hak atas tanah di pulau-pulau kecil merupakan langkah strategis pertama yang negara lakukan untuk menguasai pulau sebagai aset negara.

Sertifikasi yang dilakukan harus berlangsung cepat dalam periode tertentu, dengan jumlah yang banyak. Diharapkan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi (akhir 2024) seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia, terutama yang tidak berpenduduk atau belum, ada penguasaan tanah oleh masyarakat harus sudah dikuasai atas nama negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, ataupun masyarakat adat. Agar sertifikasi berlangsung cepat dibutuhkan payung hukum (regulasi) yang kuat. Ada kolaborasi antar-K/L, khususnya Kementerian ATR/BPN dan KKP serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kemendagri, BIG, Kemenkeu, PU-Pera, KLHK, sangat berperan membantu mengakselerasi pensertifikasi pulau yang per tahunnya mencapai 5.000 pulau. Pada umumnya, proses sertifikasi terkendala, akibat klaim dari masyarakat pulau yang sudah menggarap lahan, khususnya menanam pohon kelapa ataupun lahan tersebut dimiliki keluarga/leluhurnya.

Pendekatan cultural social, FGD bersama masyarakat pulau/nelayan disertai bantuan sarana ekonomi produktif pada pengalaman sebelumnya, terbukti mendorong masyarakat pulau membantu proses sertifikasi. Bahkan, secara ikhlas menghibahkan lahan miliknya kepada negara.

Secara regulasi, berdasarkan Perpres 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing, pada dasarnya pulau tidak dapat diperjualbelikan. Pada setiap pulau terdapat penguasaan oleh negara minimal 30% dari luasan pulau. Dengan demikian, tersisa 70% luasan pulau yang dapat dimanfaatkan dan 30% dari luas pulau tersebut harus dialokasikan untuk ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, maksimal luasan pulau yang dapat dikerjasamakan hanya sebesar 49%. Pengaturan ini dimaksudkan agar pengelolaan pulau kecil tetap berkelanjutan dan tetap terjaga kelestariannya. Kerja sama operasi (KO) pemanfaatan pulau bersama pihak swasta, BUMN, UMKM, PMDN, PMA, tentunya memberikan pendapatan bagi pemerintah pusat dan daerah berupa PNBP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Masterplan pulau

Sebelum kerja sama pemanfaatan (KSP), terlebih dahulu disusun masterplan pulau yang menggambarkan peruntukkan pulau, kegiatan usaha, kapasitas, volume, dan sebagainya dengan persetujuan Kemenkeu sebagai pemilik barang milik negara (BMN). Kemudian, dilaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan pulau dengan pihak ketiga.

Sebagai wujud keberpihakan negara, terhadap masyarakat/nelayan di sekitar pulau, penguasaan tanah negara sebesar 30%, dari luasan pulau. Selain dapat dikerjasamakan, juga dapat difasilitasi ruangnya bagi pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas nelayan ataupun tempat masyarakat/nelayan sekitar pulau berkumpul, atau berlindung, bantuan sarana ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun bantuan ekonomi produktif serta sarana dan prasarana dapat diakses dari PNBP yang merupakan kontribusi tetap dan profit sharing mitra kerja sama pemanfaatan pulau.

Melalui ketiga kebijakan tersebut, kedaulatan negara atas bumi dan air dipastikan terjaga dan kemakmurannya dirasakan masyarakat/nelayan sekitar pulau.

Baca Juga

Dok Pribadi

Kapitalisme Vaksin

👤Bernadinus Steni Kandidat Doktor Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan IPB 🕔Senin 12 April 2021, 11:25 WIB
Kemitraan antara pemerintah dan perusahaan farmasi mengalami metamorfosa nilai, dari kebajikan publik menjadi agen...
MI/Seno

Pembekuan Darah dan Tudingan Vaksin Haram

👤Djoko Santoso Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair 🕔Senin 12 April 2021, 05:00 WIB
VAKSIN Astrazeneca membuat...
Dok. Pribadi

Terorisme dan Pendidikan Moral

👤Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 12 April 2021, 05:00 WIB
SUDAH dua kali dalam hitungan jarak hanya beberapa hari kami sekeluarga ‘wisata belajar’ ke Polres Metro Jakarta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya