Sabtu 23 Januari 2021, 00:20 WIB

Guru Honorer dan Hukum Rimba Pendidikan

Khairil Azhar Divisi Pelatihan Yayasan Sukma, Alumnus Program Pendidikan Guru di Tampere University, Finlandia | Opini
Guru Honorer dan Hukum Rimba Pendidikan

Dok.Pribadi

WEBINAR pendidikan yang difasilitasi oleh Denpasar 12 bertajuk Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan Nasional pada Rabu, 20 Januari 2020, seperti sebuah proses awal dari bedah ulang pendidikan nasional. Bedah-ulang itu diperlukan karena terjadi semacam status quo, jika bukan kemunduran, atau bisa juga dikatakan karena adanya berbagai penyakit menahun yang tak kunjung sembuh.

Salah satu penyakit yang terus menggerogoti pendidikan nasional ialah soal keguruan, dan salah satu ragam dari masalah keguruan itu ialah tata kelola para guru honorer. Di satu sisi, sebenarnya, para guru honorer adalah pahlawan pendidikan. Meskipun dibayar rendah, sangat rendah atau tak mencapai UMP atau UMR, keberadaan mereka menjadi tulang punggung keberlanjut­an proses pendidikan.

Di sisi lain, keberadaan para guru honorer dalam jumlah yang besar, dengan segala problematik akutnya, bukti konkret kegagalan sistemik pengelolaan pendidikan nasional. Kondisi ini menunjukkan negara gagal hadir secara utuh memfasilitasi pendidikan putra-putri bangsa.

Negara, dengan segala kekuasaan dan aset yang dikelolanya, belum berhasil mengelola pendidikan yang justru merupakan jaminan bagi keberlanjutan dirinya sendiri. Negara baru mampu hadir secara simbolis dan seremonial. Secara garis besar, politik pengelolaan pendidikan—yang di dalamnya terdapat aspek pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidikan—berujung pada tiga opsi: pengelolaan sendiri oleh pemerintah, swastanisasi, atau keduanya sekaligus.

Secara konstitusional, sesuai Pasal 31 UUD 1945, Indonesia semestinya menjalankan opsi pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh atas ketersediaan dan keterselenggaraan pendidikan. Namun, dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, justru opsi ketiga yang dipilih sehingga ada sekolah negeri dan sekolah swasta.

Kita bisa saja berdalih bahwa penyelenggaraan pendidikan swasta dengan partisipasi masyarakat terkait dengan hak asasi atau hak sosial berdasarkan latar belakang agama, kultural, atau kebutuhan situasional tertentu. Secara konseptual ini tidak ada salahnya. Bahkan, dalam sistem politik yang berbasis kapitalisme-liberalisme, swastanisasi pendidikan adalah hal yang lumrah.

Namun, pilihan dualistis ini, dengan pemerintah secara penuh membiayai sekolah-sekolah negeri dari hulu sampai ke hilir dan membebaskan sekolah swasta mendanai diri sendiri, ternyata indikasi dari sikap akomodasionis. Terutama, sebagai pilihan politik pendidikan yang aman, baik bagi para legislator maupun eksekutif.

Penegerian ataupun swas­tanisasi sekolah sama-sama dipandang berisiko menimbulkan gejolak sosial. Sebagai dalih politik, faktor ketidakterbiayaan oleh negara dikedepankan. Partisipasi negara di lembaga-lembaga pendidikan swasta menjadi sebatas regulatif-administratif dan dalam tahun-tahun belakangan ini melalui BOS.
 
Hukum rimba


Pilihan akomodasionis ini selanjutnya melahirkan hukum rimba pendidikan, yang pada titik ekstrem kita sebut bisa sampai pada homo homini lupus, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Atau pilihan akomodasionis ini melahirkan situasi yang relatif lawless, bahwa meskipun ada berbagai regulasi atau etika sosial tertentu, yang kuat bisa mengeksploitasi yang lemah.

Mereka yang lemah mencakup para murid yang terpaksa mendapat fasilitasi pendidikan buruk, para orangtua yang terjebak situasi tanpa pilihan karena kondisi tertentu, dan para guru honorer yang mendapatkan kue ekonomi paling kecil dengan kerja maksimal.

Sekolah-sekolah negeri tertentu, yang sudah dibiayai negara, dengan semena-mena bisa saja memungut berbagai jenis biaya tambahan. Sekolah-sekolah swasta tertentu bisa saja sebagai mesin pencetak uang bagi para pemilik dan pengelolanya.

Tentu saja kita tidak menampik bahwa hukum rimba ini adalah satu ujung saja dari suatu kontinum, bahwa di ujung lainnya juga terdapat pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Terdapat sekolah-sekolah swasta, misalnya, yang karena kesadaran pemilik atau lembaga yang mengelolanya, berusaha memperlakukan guru secara wajar, memfasilitasi murid sebaik mungkin, dan meringankan beban orangtua.

Secara historis, pilihan akomodasionis yang melahirkan hukum rimba pendidikan adalah warisan zaman kolonial dan bahkan zaman sebelumnya. Pendidikan bertujuan struktural-fungsional: melanggengkan sistem sosial yang sudah terbentuk. Pendidikan adalah hak para bangsawan atau mereka yang memiliki aset dan akses.

Kelahiran pendidikan nonpemerintah kolonial atau yang bertujuan mendidik rakyat banyak adalah wujud perlawanan atau gerakan sosial. Namun, semangat ‘pendidikan sebagai praktik pembebasan’ ini bisa dikatakan tak berlanjut setelah kolonisasi selesai. Gelombang Amerikanisasi pendidikan membuat tujuan dan praktik pendidikan beralih menjadi mekanisasi peserta didik supaya mampu bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan, kantor-kantor pemerintah, dan seterusnya.

Lembaga-lembaga pendidikan kemudian berubah menjadi perusahaan penerbit ijazah atau sertifikat. Mereka menjadi rentan terkooptasi arus besar, yang menjadikan tujuan ekonomi sebagai pang­lima.

Nasib guru honorer


Meskipun isu-isu kualifikasi akademis, pedagogis, sosial, dan kepribadian pada guru honorer juga merupakan hal yang harus diwacanakan dan dituntaskan, aspek penghargaan atau insentif ekonomi merupakan isu pokok saat ini. Sebab, keempat isu kompetensi yang harus dimiliki guru itu, sebagaimana diatur dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, juga menjadi perkara yang melilit guru yang sudah berstatus pegawai negeri.

Pertama-tama, perbaikan nasib guru honorer, secara normatif, legal-formal atau konstitusional tentu saja menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, para politisi, pejabat pendidikan, dan birokrat pendidikan adalah perpanjangan tangan negara yang semestinya akan ‘berdosa besar’ jika mengabaikan tanggung jawab itu, dan bersikap permisif atau tanpa empati. Laku tak peduli, pada dasarnya tak berbeda dari laku korupsi karena mengambil sesuatu yang bukan hak, kecuali jika menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Kedua, ketika menyaksikan nasib guru honorer yang menjadi bukti pembiaran atau pengabaian sistemik oleh negara dalam ranah pendidikan dan telah melahirkan hukum rimba pendidikan, masyarakat sipil peduli pendidikan tak bisa tinggal diam. Pendekar-pendekar pendidikan wajib melakukan sistematisasi dan masifikasi gerakan sosial peduli pendidikan dalam rangka memaksa negara mengubah politik dan praktik pendidikannya.

Di samping itu, tentu saja, gerakan sosial untuk menggalang peran partisipatoris masyarakat juga wajib dilakukan. Ini bisa dengan membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan yang manusiawi, di mana para pendidik mendapat insentif ekonomi yang layak maupun dengan bergotong royong untuk memastikan para pendidik dihargai secara layak.

Baca Juga

Dok pribadi

Kekuatan Sinergi Guru dan Orang Tua Hadapi Pandemi

👤Sukma Harahap, Dosen UIN Suska Riau, Fasilitator Pembelajaran Tanoto Foundation        🕔Sabtu 06 Maret 2021, 22:50 WIB
Desain model kerja sama terarah antara orang tua dan guru dibutuhkan untuk memacu pembangunan manusia lewat...
Dok pribadi

Miras Sebagai Induknya Kejahatan

👤Imam Nur Suharno Kepala Divisi HRD dan Personalia Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 21:30 WIB
 Selain efek memabukkan, miras juga dapat merusak...
Dok pribadi

Media Solutif Di Pembelajaran Jarak Jauh

👤Tika Aprilia, Koordinator Lab Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, UNY, Fasilitator Program Pintar Tanoto Foundation 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 20:50 WIB
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memang tidak lepas dari berbagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya