Digital Divide Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum 

MELALUI salah satu butir di Merdeka Belajar jilid 1, di penghujung 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan mengganti ujian nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada tahun pelajaran 2020/2021. 
Blessing in disguise, akibat pandemi covid-19 penyelenggaraan UN ditiadakan di tahun pelajaran 2019/2020, kecuali yang sudah diselenggarakan di jenjang SMK di sebagian besar provinsi. Saat itu tujuh provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Bali dan Banten menyampaikan permohonan untuk menunda pelaksanaan UN sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Jumlah SMK yang terdampak di tujuh provinsi tersebut 6.695 sekolah atau sekitar 46% dari total populasi SMK dengan jumlah peserta didiknya 817.169 siswa atau sekitar 53% dari total populasi siswa SMK (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 2020). Maknanya adalah UN tidak diselenggarakan satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan di Merdeka Belajar jilid 1. Sudah seharusnya kondisi ini dimanfaatkan betul untuk memaksimalkan semua potensi dan energi yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan AKM di 2021 nanti terselenggara baik dan optimal.

Sebagai alat ukur pengganti UN, AKM diikhtiarkan menjadi pengukur kompetensi literasi dan numerasi merujuk pada survei-survei internasional yang lazim diikuti banyak negara, di antaranya PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Hal yang membedakan, penyelenggaraan AKM 2021 hanya mengukur kemampuan/kompetensi literasi dan numerasi, yang akan dilengkapi dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. 

Sementara untuk kompetensi sains, sebagaimana dilakukan di PISA dan TIMSS, bukan termasuk domain yang akan diukur tingkat kompetensinya. Ini menjadi salah satu justifikasi mengapa asesmen kompetensi tersebut menggunakan label minimum. Penyebutan kata minimum juga merujuk pada jenis dan jumlah kompetensi yang akan diukur. Tidak semua Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013 akan diukur dalam asesmen kompetensi tersebut. Selain itu juga pada targeting group, karena asesmen kompetensi dimaksud akan menyasar sebagian peserta didik kelas 5, 8 dan 11 yang dipilih secara acak. Sementara pada tataran sekolah, semua SD, SMP, dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta akan mengikuti asesmen kompetensi.

Berbasis komputer
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memantapkan diri untuk menyelenggarakan AKM nanti dengan moda asesmen berbasis komputer. Pilihan ini tepat karena jumlah peserta didik yang disasar di semua SD, SMP, dan SMA/SMK tersebut secara kuantita tergolong sangat besar. Menurut data pokok pendidikan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di jenjang SD sebanyak 149.137 sekolah dan 24.721.326 siswa, SMP sebanyak 40.599 sekolah dan 9.886.064 siswa, SMA sebanyak 13.897 sekolah dan 4.842.477 siswa dan SMK sebanyak 14.211 sekolah dan 5.031.846 siswa (Dapodik, Juni 2020). 

Jika saja jumlah peserta AKM diproyeksikan tetap 30 siswa (masih proses pembahasan) per satuan pendidikan maka diperkirakan sejumlah 6,5 juta siswa terdiri dari 4,4 juta siswa SD, 1,2 juta siswa SMP, 0,4 juta siswa SMA, dan 0,5 juta siswa SMK akan berpartisipasi dalam AKM tersebut. Meski ada kegamangan besaran 30 siswa di setiap jenjang yang dirasakan cukup sedikit khususnya pada jenjang SMP, SMA dan SMK, total peserta AKM sebesar itu tetap merupakan angka yang sangat besar. Pun mobilisasi yang dibutuhkan dalam rangka deployment test-nya nanti sudah pasti tidak bakal sederhana. 

Bandingkan dengan jumlah total peserta UN 2019 sebesar 8.259.851 siswa termasuk madrasah dan program Paket B dan C, beberapa pihak bahkan mengklaimnya sebagai high stake assessment. Dari jumlah peserta UN tersebut terdapat 3,2 juta siswa SMP, 1,5 juta siswa SMA dan 1,5 juta siswa SMK, sementara di jenjang SD tidak ada penyelenggaraan UN. 

Penyelenggaraan AKM berbasis komputer ini juga merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan permasalahan kebocoran soal-soal dan praktik-praktik kecurangan yang selama ini masih sering terjadi pada asesmen nasional, termasuk UN, di beberapa titik simpul ketika dilaksanakan berbasis kertas. Juga bisa mempersingkat alur distribusi soal yang selama itu sangat kompleks dan lama. Pada praktiknya, penyelenggaraan asesmen berbasis komputer diyakini membuat peserta didik lebih senang karena tidak disibukkan dengan menghitamkan lingkaran di lembar jawaban yang cenderung membosankan, apalagi bagi siswa SD. 

Meski demikian, asesmen berbasis komputer selama ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan kelemahan teknis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Mulai dari belum meratanya pelaksanaan karena infrastuktur belum memadai, sampai kecepatan koneksi internet yang berbeda-beda antar sekolah dan antar daerah. Di samping itu, masih sering terjadi pula permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis misalnya komputer server dan komputer klien yang tiba-tiba log off dan lambat, munculnya virus dan pop up browser yang sering tampil. 

Secara umum, hal tersebut sering dimaknai sebagai digital divide (kesenjangan digital). Wacana digital divide secara historis dimulai dari isu ketimpangan jaringan kabel antar daerah urban dan rural di Amerika Serikat (Lumakto, 2019). Lalu berkembang menjadi kepemilikan personal computer (PC) baik di rumah tangga, instansi pemerintah publik/swasta, dan sekolah. Sejak penemuan PC yang diikuti perkembangan jaringan internet yang spektakuler, maka digital divide terjadi secara global. Pada dasarnya digital divide masih berkutat pada faktor ekonomi, daerah dan pemerataan teknologi. 

Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah di desa terpencil, tentu melihat laptop menjadi suatu yang mewah. Namun dengan mengubah variabel tinggal di kota, maka memiliki laptop mungkin sudah lazim. Sementara memiliki telepon pintar mungkin menjadi barang mewah tersendiri. Jurang yang terjadi dengan kalangan menengah atas yang tinggal di perkotaan tentu akan sangat besar.

Ketimpangan
Ariyanti (2013) mendefinisikan digital divide sebagai perbedaan infostate suatu provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan infostate, diperoleh nilai indeks digital divide tiap provinsi. DKI Jakarta digunakan sebagai acuan untuk perhitungan digital divide karena memiliki nilai infostate paling tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai indeks digital divide Papua paling besar dibanding dengan provinsi lainnya. 

Hal ini disebabkan infrastruktur TIK, kemampuan mengakses TIK/skill penduduk di Papua serta penggunaan TIK paling sedikit dibanding dengan provinsi lainnya. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur pada urutan ke dua untuk tingkat kesenjangan digital karena sangat sedikit infrastruktur TIK yang dimiliki, terutama infrastruktur wireless sehingga penggunaan TIKnya juga sangat sedikit. Kemudian Sulawesi Tengah berada pada posisi tiga karena infrastruktur wirelessnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan penduduknya sehingga kemajuan TIKnya sangat lambat.

Tingkat kesenjangan digital provinsi DIY paling sedikit dibanding dengan propinsi lainnya karena infrastruktur wireless di DIY paling besar setelah DKI Jakarta. Selain itu jumlah mahasiswa di DIY paling besar setelah DKI Jakarta. Dengan demikian skill atau kemampuan untuk mengakses TIK besar pula. Tingkat penggunaan TIK di DIY juga sangat besar karena kemudahan untuk mengaksesnya baik fasilitas maupun kemampuan untuk mengakses serta skil yang dimiliki cukup tinggi. Sehingga apabila terjadi sesuatu masalah mengenai gangguan jaringan atau peralatan TIK, penduduk DIY cukup handal untuk menanganinya.

Dalam pelaksanaan AKM, kesenjangan ini bisa merupakan gap kemampuan digital antar peserta didik atau bisa juga dimaknasi sebagai gap area geografis yaitu antar sekolah atau antar daerah. Sebenarnya digital divide mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam sebuah proses kegiatan. Perbedaan tersebut belum tentu disebabkan oleh akses ke internet saja. Faktor lain adalah kualitas koneksi dan layanan terkait yang harus dipertimbangkan. Yang paling sering dihubungkan adalah ketersediaan akses dengan biaya terjangkau dengan cepat dan berkualitas. Oleh karena terobosan untuk mengurangi kesenjangan digital ini bahkan menutupnya bila memungkinkan menjadi hal yang sangat prioritas diselesaikan.

Tentu saja tantangan terberat penyelenggaraan AKM pada jenjang SD. Tidak saja karena jumlah satuan pendidikannya yang sangat banyak, juga sedikitnya jumlah dan jenis penyelenggaraan asesmen berbasis komputer disana. Tantangan ini menjadi semakin kompleks memperhatikan kenyataan bahwa disparitas kemampuan yang mereka miliki sangat lebar, baik kemampuan sumber daya manusianya, guru, kepala sekolah, proktor dan teknisi. Termasuk kemampuan literasi digital dan familiarisasi siswa terhadap perangkat asesmen yang akan digunakan. Juga kemampuan penyediaan infrastruktur di antaranya perangkat, listrik dan jaringan internet di lokasi SD tersebut berada.

Dari fenomena kesenjangan digital ini, Kemendikbud perlu menyiapkan dan melakukan beberapa langkah antisipasi agar pelaksanaan AKM tahun depan bisa terselenggara lebih baik. Pertama, melakukan koordinasi teknis dengan kementerian lain/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menuntaskan model-model alternatif pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. 
Kedua, memberikan tindakan afirmasi digital bagi provinsi yang indeks kesenjangan digitalnya rendah bekerja sama dengan pemerintah provinsi terkait.

Ketiga, mencermati ulang mitigasi permasalahan berikut penyelesaiannya dan peta risiko saat penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun-tahun sebelumnya. Keempat, melakukan pemerataan infrastuktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Kelima, melakukan intensifikasi pelatihan dan workshop bagi proktor, teknisi, guru, siswa dan pihak pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan AKM. 

Keenam, memberikan pembekalan teknis kepada petugas pusat yang akan melaksanakan pelatihan dan verifikasi sekolah-sekolah penyelenggara. Ketujuh, melakukan kerjasama dengan penyedia jasa untuk melakukan pemerataan dan penyamaan kadar koneksi jaringan internet antar sekolah dan antar daerah. Kedelapan, melibatkan semakin banyak perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan dukungan secara teknis dalam hal resource sharing perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki. Kesembilan, melakukan monitoring terus menerus terkait kesiapan, saat dan setelah penyelenggaraan AKM.

Sudah barang tentu derajat kesulitan penyelenggaraan AKM akan semakin meningkat manakala pandemi covid-19 tidak segera kunjung berakhir dan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang mustahil diselesaikan secara sendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.