Sinergi Kesehatan dan Pertanian Atasi Masalah Gizi

BARU-BARU ini, Asosiasi Profesor Indonesia (API) menyelenggarakan webinar tentang percepatan penangggulangan stunting. Dalam webinar tersebut dibahassuatu studi intervensi gizi zink untuk ibu hamil yang ternyata dapat memperbaiki pertumbuhan anak.

Namun, penelitian yang dilakukan pada 2002 itu belum ditangkap jajaran kesehatan sebagai salah satu solusi mengatasi stunting. Peran posyandu sebagai ujung tombak pemantauan status gizi juga disorot karena banyaknya kelemahan di dalam pelaksanaannya, dari kurangnya peralatan, kualitas kader, hingga partisipasi masyarakat.

Selain itu, pembicara juga menekankan pentingnya Indonesia meningkatkan kembali pemanfaatan biodiversitas tumbuhan lokal untuk sumber pangan. Karena itu, ketergantungan terhadap pangan modern dapat dikurangi. Masalah gizi muncul tidak terlepas dari persoalan konsumsi pangan yang notabenenya ialah produk pertanian. Meski demikian, sebagai fenomena yang kompleks, masalah gizi akhirnya menyangkut pula pada urusan kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan sosial-budaya.

Artikel Prof Soekirman (Kompas, 26 Mei 2020) menyoroti pentingnya kita mewaspadai gizi ibu dan anak di tengah pandemi. Meski perempuan dikatakan lebih tahan terhadap covid-19, untuk menghadapi problem gizi, perempuan sangat rentan.

Kuantitas dan kualitas

Hingga kini, sektor yang diberi tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah gizi ialah kesehatan. Disadari bahwa tugas-tugas bidang kesehatan sangatlah luas, mulai penanggulangan wabah, pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular, hingga promosi kesehatan.

Penderita gizi buruk atau kurang gizi memang menjadi urusan kesehatan. Namun, pencegahan munculnya masalah gizi harusnya ditangani sektor yang mengurusi produksi pangan. Munculnya kurang kalori protein, anemia gizi besi, kurang vitamin A, dan kurang gizi mikro lainnya ialah karena kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang buruk yang disebabkan rendahnya konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran, buah berkorelasi dengan ketersediaan pangan, baik dari skala makro maupun mikro.

Kementerian Pertanian mempunyai tugas berat untuk merealisasikan tercukupinya ketersediaan pangan nasional, regional, ataupun di tingkat rumah tangga. Masyarakat harus terhindar dari hunger paradox. Hunger paradox mengambarkan fenomena masih banyaknya rakyat mengalami kurang gizi meskipun produksi pangan di tingkat nasional dinyatakan surplus.

Kementerian Pertanian selama ini telah mempunyai divisi yang memonitor terus-menerus perkembangan konsumsi pangan penduduk. Namun, hal ini mungkin hanya dikaitkan dengan kemampuan jajaran pertanian memenuhi suplai pangan sehingga di tingkat masyarakat, dapat dicegah terjadinya gejolak bila ada ketidakseimbangan suplai dan permintaan.

Di Amerika, peran USDA (United States Department of Agriculture) sangatlah besar dalam penanggulangan masalah gizi. Sebagai contoh, USDA membantu penyelenggaraan program susu sekolah di berbagai negara berkembang, ilmuwan USDA berperan aktif dalam perumusan Dietary Guidelines, bahkan program WIC (mirip posyandu) yang memberikan voucer susu, sereal, jus, sayuran, dan telur untuk anak balita juga lebih banyak melibatkan sektor pertanian.

Kalau di jajaran kesehatan terdapat Direktorat Promosi Kesehatan, di bidang pertanian mungkin perlu ada Direktorat Promosi Pangan dan Gizi. Kini kegiatan promosi gizi sepertinya kurang bergaung di masyarakat. Masih banyak orang yang tidak tahu gizi seimbang yang diluncurkan Kementerian Kesehatan sejak 1996.

Anak-anak usia sekolah lebih mudah menghafal empat sehat lima sempurna. Kalau pesan-pesan gizi hanya menjadi sisipan pada promosi kesehatan, gizi hanya akan menjadi bagian minoritas di balik urusan kesehatan yang maha kompleks.

Program gizi di tingkat masyarakat, seperti posyandu, yang selama ini identik dengan program kesehatan juga harus melibatkan unsur pertanian. Pada dekade 1970-an, kita masih mengenal istilah taman gizi, apotik hidup, atau warung hidup. Namun, kini sudah lenyap dan tak terdengar lagi. Padahal, di tengah-tengah kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi covid-19 yang melanda negeri kita, penyediaan pangan bergizi tidak harus mahal dan dapat dilakukan sendiri oleh setiap anggota masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Intensifi kasi pekarangan memerlukan keterlibatan langsung penyuluh pertanian yang kini sudah banyak tersebar di desa-desa atau kecamatan.

Aktif

Penyuluh gizi di puskesmas jumlahnya masih sangat terbatas. Optimalisasi program gizi terganggu karena minimnya jumlah petugas. Oleh karena itu, dengan adanya pemecahan tanggung jawab dengan sektor pertanian, itu akan semakin memperbaiki kinerja program gizi di tingkat masyarakat.

Penyuluh pertanian lapangan (PPL) selama ini lebih banyak berkecimpung dalam peningkatan produksi beras. Dengan keterlibatan Kementan dalam pembanggunan gizi, PPL bisa aktif mendorong digalakkannya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi gizi keluarga.

Kerugian akibat kurang gizi bisa berupa rendahnya kecerdasan anak, rendahnya produktivitas kerja, dan berkurangnya kemampuan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan gizi harus menduduki prioritas tinggi karena menyangkut kualitas SDM.

Mengawali kiprah intensif jajaran pertanian dalam pembangunan gizi, ada pekerjaan rumah yang dapat segera dikerjakan, yaitu penyediaan bantuan pangan untuk keluarga yang memiliki anak stunting. Berbagai program spesifik dan sensitif untuk pengentasan stunting ternyata mengalami kesulitan dalam konvergensinya di tingkat masyarakat.

Keluarga anak stunting dengan problem sosial-ekonomi- kesehatan yang kompleks ternyata banyak yang masih luput dari program-program intervensi. Tantangan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30.8% (2018) menjadi 19.0% (2024) sungguh berat. Semoga pascacovid-19 pemerintah bisa memacu kembali program-program pencegahan dan penanganan stunting.