Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu 

KOMENTAR  M. Said Didu (MSD) terkait Jend Purn Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) di medsos belum lama ini tampaknya membuat alumni Akmil 1970 itu geram. Di salah satu video yang beredar, misalnya, MSD menyebut LBP hanya berpikir "uang uang dan uang"

Terhadap pernyataan MSD itu LBP dikabarkan akan membawa MSD ke jalur hukum. Namun pihak MSD tampaknya juga tak gentar menghadapi ancaman itu. Tampaknya, secara mental MSD sudah siap dengan risiko berhadapan dengan LBP. Apalagi mantan Sesmen Kementerian BUMN itu diberitakan peroleh dukungan dari para nitizen.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menyatakan diri berada di belakamg MSD. Di mana yang bersangkutan yakin bahwa rakyat akan membela MSD. 

Pada saat yang sama, muncul pernyataan yang tidak kalah keras atau bombastisnya dari akademisi/ ekonom UI, Faisal Basri. Ia tegas menyatakan bahwa LBP lebih berbahaya dari virus corona. Wah... rasanya ngeri membaca pernyataan yang dimuat oleh media online dan viral luas melalui jaringan medsos. Termasuk, sejumlah 
pernyataan ketidaksukaan terhadap LBP.

Situasi itu sebenarnya biasa saja dalam negara demokrasi. Apalagi, di dalam negara yang masyarakat heterogen seperti indonesia ini. Baik pejabat maupun rakyat biasa harus tahan terhadap kritik, tak boleh tipis telinga. Bahkan kritikan harusnya dijadikan masukkan untuk kemudian dilakukan perbaikan. 

Namun, masalahnya tidak semua orang yang sadar bahwa dirinya berada di era demokrasi. Tak sedikit orang yang merasa diri serba benar, apalagi sedang berada pada jajaran kekuasaan. Apa yang dikatakan diposisikan sebagai hukum, sesuatu yang imperatif bagi pihak lain. 

Keberadaan LBP memang, bagi tak sedikit orang -- utamanya yang berbeda kubu politik dan kepentingan, kerap dianggap sebagai otoriter. Bahkan dikesankan bisa lakukan saja dan didiamkan saja oleh Presiden Jokowi. Apalagi gestur Purn Jendral bintang empat itu terkesan arogan. 

Catat saja, misalnya, ketika sebagian warga bangsa ini protes terhadap TKA asal China yg terus masuk ke bumi nusantara, LBP justru membela. Padahal, warga diminta untuk diam atau kerja dari rumah untuk cegah penyebaran covid 19. Demikian juga ketika Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara transportasi umum di Jabodetak sebagai bagian untuk penanggulangan Covid-19, pak LBP spontan membatalkannya.

Makanya, kian banyak orang yang kurang sreg terhadap sikap LBP. Dan itu jugalah yang membuat MSD mengeluarkan pernyataan bernada kasar terhadap LBP.

Namun demikian sikap LBP bukan tanpa alasan. Tentu saja juga ia memiliki sejumlah alasan yang di dalamnya terkandung kepentingan publik. 

Bagi saya, baik pihak MSD maupun LBP memiliki dasar argumen masing-masing. Ya ... bisa sama-sama ada benarnya, bisa juga ada kelirunya. Yang harus disadari oleh keduabelah pihak adalah posisi sebagai manusia. Di sini saya teringat dengan ungkapan bijak dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri. Ia mengingatkan bahwa manusia bukanlah malaikat, dan bukan juga setan. Malaikat tidak pernah salah. Sebaliknya setan selalu salah. "Manusia bisa benar dan bisa salah".

Persoalannya, ketika seseorang salah dan tetap merasa benar. LBP, dengan segalah hormat, harus menyadari ini. Demikian juga bagi MSD.
Hal yang dikhawatirkan, di tengah masalah besar yang dihadapi bangsa ini akibat wabah Covid-19 berikut dampak psiko-sosial dan ekonominya, publik akan semakin panas dengan gesekan politik bernuansa konflik horisontal antara LBP Vs MSD dan gerbong arus bawah. 

Sebagai orang penting di dalam barisan penyelenggara negara ini, LBP harusnya lebih berpikir bijak demi stabilitas sosial politik negara. Karena, adanya masalah Covid-19 ceritanya bisa akan berbeda. Hal ini mustinya dipertimbangkan oleh LBP dan atau pihaknya -- pertimbangan sikap seorang negarawan.
 

Memang dalam posisinya sekarang ini, LBP tentu akan sangat mudah melanjutkan niatnya membawa MSD ke jalur hukum, bahkan didorong ke bui pun rasanya mudah-mudah saja. Tetapi hal itu tentu akan sangat disayangkan karena seorang pimpinan memenjarakan warganya. Tidak elok bukan?
 

Lebih jauh dari itu, LBP mustinya lebih banyak berkontemplasi, melakukan refleksi untuk self correction. Karena, jujur saja bahwa kebijakan dan sikapnya hingga saat ini telah melahirkan sikap antipati dari banyak pihak di bangsa -- yang tentu berpengaruh pada citra Presiden Jokowi. 
    Sebaliknya, bagi MSD dan atau pihak lain pun harus jadikan reaksi dari LBP itu sebagai pelajaran dalam mengungkapkan sikap dengan cara lebih santun. Kendati, barangkali banyak orang berpendapat bahwa sudah sangat banyak orang yang menyorot sikap LBP dengan berbagai diksi halus. Namun, tidak digubris alias diabaikan begitu saja.

Apa yang harus dilakukan?
Apa yang harusnya dilakukan? Sebenarnya agak kesulitan ketika harus menyarankan ini. Karena saya bukan siapa-siapa untuk diperhatikan oleh kedua bela pihak. Tapi sebagai anak bangsa yang perduli, saya usul sebagai berikut. Pertama, Pak LBP agar urungkan niat membawa MSD ke jalur hukum. 

Karena, mudaratnya niscaya lebih besar ketimbang manfaatnya. Akan menimbulkan kegaduhan publik yang tak elok untuk sebuah negara yang sedang dilanda masalah serius sekarang ini. Apalagi Presiden Jokowi, jika tak keliru, pernah menyampaikan bahwa tak semua masalah harus berakhir di meja hijau. Ada mekanisme rembug kemanusiaan yang bisa menyelesaikan masalah, apalagi hanya sekadar salah paham.
    Kedua, terkait dengan pertama, Pak LBP sebaiknya mengajak MSD dkk untuk duduk satu meja. Lakukan diskusi blak-blakan untuk saling memahami, memberi pengertian. Niscaya masalah kebekuan akan jadi cair.
    Intinya, marilah tiap penyelenggara negara untuk bersikap bijak, dengarkan suara publik. Bukankah Pak Jokowi pernah berujar dalam suatu kampanyenya yang pada intinya "demokrasi adalah mendengar suara rakyat"?