Perpres Menggelar Moto-GP Dimatangkan

GUNA memperlancar perhelatan Moto-GP di Sirkuit Sentul pada 2017, pemerintah merumuskan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres).

Hal ini diperlukan sebab perhelatan akbar tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan swasta.

"Kami memberikan dukungan karena berbagai kementerian ikut terkait. Kami memberikan gagasan, rambu-rambu, supaya tidak keliru karena agak sedikit berbeda dengan penyelenggaraan olahraga lain," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa kepada pers di Jakarta, kemarin.

Suharso didampingi Pengelola Sirkut Sentul Tinton Soeprapto dan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) M Nurahman.

Oleh karena itu, jelas Suharso, aturan berupa perpres atau keppres diperlukan dalam penyelenggaraannya.

Pasalnya, sirkuit dimiliki swasta, tetapi penyelanggaraan membawa nama negara.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyumbangkan Rp5 miliar untuk perbaikan Sirkuit Sentul. Adapun total dana yang diperlukan Rp200 miliar.

Berkaca dari hal ini, dukungan berbagai pihak diperlukan untuk menyukseskannya.

Tinton mengatakan perbaikan Sirkuit Sentul sudah mulai dilakukan.

Lintasan yang saat ini sepanjang 3,9 kilometer akan diperpanjang menjadi 4,4 kilometer.

Diproyeksikan, renovasi selesai pada Desember 2016. Ditambah waktu pengeringan untuk lintasan selama tiga bulan, ia optimistis pada Oktober-November 2017 Moto-GP bisa dilaksanakan.

Ia berharap, pihak-pihak lain bisa membantu penyelenggaraan Moto-GP.

Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, bisa membantu perbaikan akses menuju Sirkuit Sentul.

"Barangkali dari kementerian lainnya bisa bantu," ucapnya.

Tinton menuturkan, perhelatan ini akan menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara sekaligus penyumbang devisa yang besar.

Ia menuturkan, hitungan kasarnya, seorang minimal membawa US$5 ribu.

Sementara penggemar setia Valentino Rossi di tiap balapan mencapai 50 ribu orang.

"Kalau kata Menteri Pariwisata, yang di depan mata (ada) Rp3 triliun," ucapnya.

Nurahman menuturkan, demi kelancaranan Moto-GP, BOPI akan memfasilitasi urusan keimigrasian, kepabeanan, hingga pengurusan izin penyelenggaraan acara ke kepolisian.