Kiprah Rio Terancam Terhenti Di Tengah Jalan

KIPRAH Rio Haryanto di ajang Formula 1 terancam terhenti di tengah jalan. Pasalnya, manajemen Rio belum memenuhi semua kewajiban pembayaran yang disepakati kepada tim Manor Racing.

Pembalap asal Solo itu disebutkan hanya bisa membalap sebanyak 10 seri jika tidak bisa melunasi pembayaran hingga akhir Mei mendatang. Dari kewajiban membayar 15 juta euro (sekitar Rp225 miliar), Rio yang dinaungi PT Kiky Sport baru mendapatkan kepastian dana sebesar 8 juta ruro yang berasal dari PT Pertamina sebagai sponsor utama (5 juta euro) dan dana pribadi (3 juta euro).

Menurut manajer Rio, Piers Hunnisett, jika Rio tidak bisa melunasi kewajiban pembayarannya, Manor punya hak untuk mengganti Rio dengan pembalap lain. Saat ini selain Rio dan Pascal Wehrlein (Jerman), Manor memiliki Alexander Rossi sebagai pembalap cadangannya.

Upaya untuk mencari dana bagi Rio, ungkap Piers, telah dilakukan bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di luar negeri. Akan tetapi, sponsor dari negeri asal pembalap menurutnya akan lebih prestisius dibandingkan sponsor dari negara lain.

"Seperti Felipe Nasr yang didukung oleh Bank di Brasil. Saya pikir, masih banyak perusahaan Indonesia berpikir mensponsori Rio itu kemahalan dan belum terlihat benefitnya," ujarnya.

Di samping upaya mencari dana, Hunnisett juga terus melobi Manor agar Rio bisa membalap semusim penuh. Rio akan kembali berlaga di ajang F1 mengendarai mobil MRT05 pada 1 Mei mendatang di Sirkuti Sochi, Rusia. Rio sudah menjalani 3 seri balapan F1 yaitu di Australia, Bahrain, dan Tiongkok.

Di sisi lain, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mengatakan, hingga kini belum ada tanda-tanda adanya sponsor baru bagi Rio di ajang F1. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang dihubunginya masih belum memberikan respons positif.

Garuda Indonesia, maskapai nasional yang diminta tolong Menpora Imam Nahrawi, hanya memberikan jaminan penggantian uang tiket bagi Rio. "Tidak mudah memang untuk meyakinkan BUMN kita karena terkadang harus disesuaikan dengan jaringan bisnisnya di luar negeri. Kalau Pertamina memang bisa karena punya jaringan bisnis di luar negeri, sementara yang lain juga ada, tapi masih dipertimbangkan," kata pria yang juga juru bicara Kemenpora tersebut, Senin (25/1). (OL-2)