PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia terus memberi perlawanan terhadap keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang membekukan mereka. Selain akan melapor ke Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), PSSI juga berencana menempuh jalur hukum. Mereka, misalnya, mempertanyakan keabsahan surat pembekuan yang ditandata-ngani Menpora Imam Nahrawi Sabtu (18/4). Untuk itu, organisasi yang kini dipimpin La Nyalla Mahmud Mattalitti akan menyiapkan tim hukum untuk menguji dasar hukum surat Kemenpora bernomor 01307 Tahun 2015 tersebut. Tim kuasa hukum itu akan diisi dua advokat yang juga duduk sebagai pejabat PSSI yang baru terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) lalu.
Mereka adalah Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Padjaitan dan Gusti Randa. "Kami dengan tegas menolak surat itu karena isi surat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kami berharap surat dapat ditinjau kembali atau malah dicabut," jelas Hinca seusai menggelar rapat perdana anggota Eksekutif PSSI, kemarin. "Jika itu tidak diwujudkan, PSSI siap untuk mengajukan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara." Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti juga menegaskan akan mengabaikan keputusan Menpora dan tetap akan menggelar kompetisi pada 25 April nanti. "Pengurus yang baru sudah melakukan rapat dan kami setuju untuk melanjutkan liga pada 25 April. Dua klub (yang tidak lolos verifikasi BOPI, yakni Persebaya dan Arema) juga akan ikut serta. Kami juga akan bertemu dengan Menpora, Senin (20/4). Kami ini anggota FIFA, Kemenpora bukan, Kemenpora harusnya tidak ikut campur," tegasnya.
Saat menanggapi hal tersebut, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menuturkan pihaknya tidak akan menolak jika memang La Nyalla ingin bertemu dengan Menpora. Namun, itu sebagai pribadi, bukan sebagai ketua umum. "Otoritas PSSI tidak kami akui lagi. Kalau mau melakukan upaya hukum juga itu hak PSSI sebagai organisasi. Kami sudah antisipasi itu," kata Gatot. Otoritas PSSI nantinya akan diserahkan pada tim transisi yang akan dibentuk secepatnya. Untuk saat ini, kata Gatot, Menpora belum menunjuk anggota tim transisi. "Kami butuh rapat untuk menentukan detailnya," ungkapnya. Di sisi lain, pengamat sepak bola Indonesia Bob Hippy mengatakan, sebaiknya PSSI jangan dulu fokus pada upaya hukum.
Mereka adalah Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Padjaitan dan Gusti Randa. "Kami dengan tegas menolak surat itu karena isi surat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kami berharap surat dapat ditinjau kembali atau malah dicabut," jelas Hinca seusai menggelar rapat perdana anggota Eksekutif PSSI, kemarin. "Jika itu tidak diwujudkan, PSSI siap untuk mengajukan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara." Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti juga menegaskan akan mengabaikan keputusan Menpora dan tetap akan menggelar kompetisi pada 25 April nanti. "Pengurus yang baru sudah melakukan rapat dan kami setuju untuk melanjutkan liga pada 25 April. Dua klub (yang tidak lolos verifikasi BOPI, yakni Persebaya dan Arema) juga akan ikut serta. Kami juga akan bertemu dengan Menpora, Senin (20/4). Kami ini anggota FIFA, Kemenpora bukan, Kemenpora harusnya tidak ikut campur," tegasnya.
Saat menanggapi hal tersebut, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menuturkan pihaknya tidak akan menolak jika memang La Nyalla ingin bertemu dengan Menpora. Namun, itu sebagai pribadi, bukan sebagai ketua umum. "Otoritas PSSI tidak kami akui lagi. Kalau mau melakukan upaya hukum juga itu hak PSSI sebagai organisasi. Kami sudah antisipasi itu," kata Gatot. Otoritas PSSI nantinya akan diserahkan pada tim transisi yang akan dibentuk secepatnya. Untuk saat ini, kata Gatot, Menpora belum menunjuk anggota tim transisi. "Kami butuh rapat untuk menentukan detailnya," ungkapnya. Di sisi lain, pengamat sepak bola Indonesia Bob Hippy mengatakan, sebaiknya PSSI jangan dulu fokus pada upaya hukum.
