Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

KPU Daerah Tersandera

Faishol Taselan
22/3/2017 09:15
KPU Daerah Tersandera
(Ilustrasi)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) daerah tersandera dengan lambannya DPR RI dalam memproses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU pusat periode 2017-2022 mendatang. Akibatnya, persiapan pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang jadi terhambat.

KPU Provinsi Jawa Timur, misalnya, hingga kini menunggu petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tahapan pilgub ataupun pilkada serentak dari KPU pusat.

Peraturan KPU itu akan mengatur pembentukan panitia ad hoc, jadwal bimtek dan sosialisasi KPU Jatim dengan KPU kabupaten/kota, pemutakhiran data pemilih, persyaratan calon, dan pelaksanaan pilkada.

“Petunjuk ini sangat kami tunggu untuk bisa memulai tahapan pilgub atau pilkada serentak. Biasanya tahapan pilgub Jatim sudah start paling cepat satu tahun sebelumnya atau paling lambat 8 bulan sebelumnya. Namun, sampai sekarang kami belum menerimanya,” kata komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, di Surabaya, kemarin.

Pilkada serentak 2018 mendatang akan digelar di 171 daerah, termasuk Jatim. Jika pilkada se-rentak jadi digelar Juni 2018, Gogot memprediksi tahapan pilgub Jatim baru dimulai pada Oktober 2017. “Itu kalau peraturan KPU (PKPU) tidak terlambat,” sahutnya.

Seperti diberitakan, masa jabat-an komisioner KPU pusat periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April mendatang. Hingga kemarin, DPR RI masih menarik ulur waktu uji kelayakan dan kepatutan.

Pada prinsipnya, kata Gogot, KPU Jatim siap melaksanakan pilkada. Apalagi, KPU Jatim sudah berpengalaman melaksanakan pilkada serentak pada 2015 dan 2016.
Hal senada diungkapkan anggota KPU Jawa Barat, Agus Rustandi, yang mengaku belum bisa memastikan jadwal persiapan pilkada serentak di 16 kota/kabupaten se-Jabar pada 2018.

Namun, dari sisi anggaran pi-haknya telah mengajukan Rp1,1 triliun kepada Pemprov Jabar. ”Hari pencoblosan nanti belum tahu karena KPU Jabar masih me-nunggu PKPU tentang tahapan pilkada,” terang Agus.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menjelaskan anggaran Rp1,1 tri-liun itu lebih rendah dari taksiran awal Rp1,5 triliun. “Karena pilkada dilakukan serentak.” ucapnya saat peresmian Gedong Pintar Pemilu di KPU Indramayu.

Aher dukung istri
Saat ini, baru Partai NasDem yang berani menyatakan dukung-an untuk mengusung Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung saat ini, dalam Pilgub Jabar 2018.

Netty Prasetiyani, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, ikut muncul dalam bursa kandidat pilgub. Sejumlah lembaga survei menyebut Netty sebagai salah satu tokoh perempuan yang dianggap bisa menggantikan suaminya.

Ahmad Heryawan pun mendukung penuh wacana pencalonan istrinya dan sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. “Selama masyarakat mengingin-kan dan didukung partai politik, saya merestui,” kata Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan.

Di sisi lain, Rapat Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya mengusulkan Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi, ma-ju dalam pilgub Jabar dan mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden 2019 mendatang.

Sementara itu, tiga pemimpin DPRD Provinsi Bangka Belitung dikabarkan bakal maju dalam Pilkada Bangka 2018, yakni Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Dedy Yulianto, dan Wa-kil Ketua Amri Cahyadi “Masih menunggu keputusan partai,” kata Amri. (BY/AD/UL/RF/N-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ricky
Berita Lainnya