ASN di Daerah masih Bermental Penguasa

MINIMNYA keahlian para aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia membuat pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah menjadi tidak maksimal. Kondisi itu diperparah
dengan rendahnya motivasi ASN dalam melayani masyarakat.

Hal itu diakui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur seusai membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Barat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar, kemarin.

“Di Kalimantan, (ASN) yang mengerti pertambangan cuma 0,03%. Gimana mau mengatur pertambangan, mengatur pengusaha, kalau ASN-nya juga tidak mengerti?” ungkapnya.

Faktanya, sebagian besar ASN memang hanya memiliki kemampuan sebagai juru ketik atau bersifat administratif. Dari total ASN di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, menurut Asman, 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.

Masih banyak juga jabatan kepala dinas yang diberikan kepada orang yang tidak kompeten. Pada pengangkatan PNS terakhir, lanjutnya, hampir 58% berasal dari tenaga honorer. “Kemarin mereka (diangkat jadi ASN) tanpa tes,” ungkapnya.

Selain minim keahlian, mental ASN tak lebih baik dari sebelumnya. Masih banyak ASN beranggapan mereka adalah penguasa, bukan pelayan masyarakat. “Seharusnya tidak ada lagi birokrat mental priayi. Mereka harus punya jiwa hospitality, bukan jiwa penguasa,” kata dia.

Karena itu, Asman mengaku tidak heran jika hingga kini banyak keluhan soal pelayanan di pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya sangat serius untuk meningkatkan kualitas ASN di Indonesia yang saat ini berada di bawah Malaysia dan Singapura.

Ke depan, Asman mengaku akan memperbesar formasi penerimaan dari sekolah kedinasan. “Saya minta lulusan STAN tidak hanya mengisi posisi dirjen pajak, bea cukai saja. Juga dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, bisa untuk di Dinas Perhubungan. Juga diisi sekolah pelayaran.”

Selain itu, pihaknya akan menambah intensitas keahlian ASN dengan mewajibkan pelatihan minimum 20 jam dan rutin menciptakan inovasi layanan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, pemerintah pusat menargetkan hadirnya mal pelayanan publik di setiap provinsi. Seluruh pelayanan mulai perizinan, imigrasi, hingga pajak, semua ada di satu tempat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan telah menyediakan tempat pelatihan di Cipageran untuk mendukung rencana pendirian mal pelayanan publik di Jabar.

Bupati Purbalingga Tasdi juga mengeluhkan kinerja para ASN di wilayahnya yang performanya jauh dari ideal. Padahal, tunjangan tambahan penghasilan pegawai telah dinaikkan hingga 50% mulai tahun ini. “Saya kecewa karena ada ASN yang masih belum tertib dan tidak disiplin kerja,” kata dia.

Balitbangda melempem Keluhan lain datang dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengkritik melempemnya fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemprov Jawa Timur. Pasalnya, hampir semua hasil penelitian tidak bisa digunakan.

“Saya minta Balitbangda lebih serius melakukan penelitian yang bermanfaat,” cetus Soekarwo di Surabaya.

Soekarwo juga mengkritik keberadaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jatim yang dinilai kurang memahami aturan pemerintahan. “Mulai hari ini dan dan seterusnya, minimal 2 jam per hari baca peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan pemerintahan,” pesannya.
(LD/PO/FL/N-4)