Peran Pendamping Desa Diakui Minim

PARA pendamping desa mengaku kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Karena itulah, citra sebagai tukang stempel kerap disematkan kepada mereka.

Hal itu diungkapkan Vinsensius Benidau, pendamping Dana Desa di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, NTT, kemarin. “Kita ini jarang dimintai pendapat tentang perencanaan pembangunan di desa sehingga akhirnya kami dianggap tukang stempel saja,” ujar Benidau.

Menurutnya, memang ada aturan mewajibkan dokumen perencanaan diparaf juga oleh pendamping desa. Akan tetapi, itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah desa.

Staf Kecamatan Lebatukan, Albertus, mengungkapkan minimnya pengetahuan pendamping desa menjadi alasannya terbatasnya peranan mereka. “Pengetahuan pendamping desa yang kurang menyebabkan tidak dimintai pendapatnya tentang penggunaan dana desa,” jawab Albertus.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR Fary Francis mengkritisi maraknya fasilitator dana yang desa yang lebih sering tinggal di kota daripada di desa (Media Indonesia, 11/3). Ia berharap implementasi program Dana Desa di 2017 yang memasuki tahun ketiga senilai Rp60 triliun diharapkan mendapat penanganan serius.

Selain minim peranan, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel Mustari Soba mengkritisi keberadaan pendamping desa yang ikut bermain politik dalam pilkada.

Terkait dengan rencana pemerintah pusat melibatkan tim Saber Pungli untuk mengawasi dana desa, Ojang Apandi, Kepala Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku kurang sepakat karena berpotensi tumpang tindih. Selama ini, pengawasan sudah melibatkan tiga institusi
di lingkungan pemkab. (PT/BB/LN)