Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERCEPATAN pelayanan masyarakat kami lakukan sejak tahun 2013 dengan mengembangkan kota pintar (smart city) agar masyarakat lebih cepat mendapat layanan pemerintahan. Kita lakukan metode program digitalisasi dengan komitmen pembenahan di dalam lewat e-goverment, meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan kontrol (e-monev).
Saya meyakini smart city menjadi solusi sebuah daerah luas dengan jumlah penduduk banyak guna melakukan integrasi, komunikasi, dan validasi. Kami memiliki 148 sistem pendukung smart city, mulai sistem informasi perencanaan daerah, sistem informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintah.
Seringkali catatan masyarakat dari kelurahan dan kecamat-an kota banyak yang tercecer serta tidak masuk database di Bappeda sehingga tidak bisa mengawal kebutuhan RT/RW.
Dengan e-government, saat penganggaran semua UPD/SKPD yang ada bisa melakukan usulan kegiatan berdasar musrenbang dan pokok pikiran dari kepala daerah atau dewan bisa dimonitor. (HT/N-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved