Bansos Terintegrasi dalam Satu Kartu

SECARA perlahan, bantuan sosial (bansos) yang diserahkan Kementerian Sosial akan terinteg­rasi dalam satu kartu, termasuk pendataannya. Bansos tersebut nantinya akan diberikan secara nontunai dengan sebutan kartu bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Kemungkinan pemotongan, reduksi kualitas beras bisa diminimalisasi melalui bantuan pangan dan E-Warong (Warung Gotong Royong). Ya semuanya dalam satu kartu,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai menutup sosialisasi prog­ram penanganan fakir miskin perkotaan di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Menurutnya, bantuan model itu bisa memberikan keleluasaan bagi penerimanya untuk menentukan kualitas pangan sesuai dengan keinginan.

Mereka bisa memilih beras dengan kualitas medium atau premium. Ini berbeda dengan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) yang sifatnya tidak bisa memilih.

Dalam kunjunganya di beberapa daerah, warga bebas memilih beras berkualitas medium atau premium. “Katanya dengan beras kualitas bagus, masyarakat bisa makan hanya dengan kecap dan kerupuk,” tambah Khofifah.

Sebetulnya kartu BPNT itu sudah berjalan di 11 kota di Indonesia. Lima di antaranya ada di Jawa Timur. Kartu tersebut, selain untuk pangan, juga digunakan untuk membeli gas elpiji bersubsidi. “Jadi warga bisa menggunakan kartu yang sama untuk membeli gas elpiji bersubsidi,” tambahnya.

Saat ini ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menggunakan kartu BPNT. Seperti di Kabupaten Sidoarjo dan Kediri, sudah sebagian warga menggunakan kartu BPNT. Sementara itu, di Jember, penerima kartu BPNT itu berbasis pada kecamat­an dan desa.

Saat ini, program kartu BPNT sudah digunakan 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp1,6 triliun. Pada 2018 ditargetkan, penerima mencapai 10 juta KPM dengan sasaran 200 kabupaten dan 98 kota.

Untuk menyukseskan program tersebut pada tahun depan, saat ini 9.783 E-Warong telah disiapkan di 45 kota dan enam kabupaten. Kartu BPNT bisa digunakan di E-Warong yang sudah disediakan. “Meski belum tuntas semuanya, sudah disiapkan. Daerah lain yang belum ada menyusul,” janji Mensos.

Mensos juga mengajak sektor swasta untuk berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. (FL/N-3)