Dana Darurat Musim Hujan Rp150 Miliar

PEMERINTAH menyiapkan dana darurat bencana musim hujan sebesar Rp150 miliar. Dana tersebut diambil dari pos dana siap pakai APBN 2015 dengan jumlah total sebanyak Rp2,5 triliun. "Ini dana yang bisa disalurkan bila ada daerah yang mengalami darurat bencana musim hujan," sebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan di Jakarta, kemarin. Dana darurat itu sengaja disiapkan lantaran mulai Desember, Januari, hingga Februari, diperkirakan mayoritas wilayah Indonesia akan mengalami musim penghujan yang cukup inten.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, musim itu selalu diwarnai dengan bencana hidrologi, seperti banjir, longsor, dan rob. Pada kesempatan itu, Puan meminta 18 kementerian dan lembaga yang terkait dengan penanganan bencana untuk bersiap-siap melakukan antisipasi penanganan bencana sejak dini. Instruksi serupa juga ditunjukkan pemerintah daerah yang wilayahnya masuk kategori bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sekitar 64 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan banjir. Mereka tersebar di 315 kab/kota.

Sementara itu, 41 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor yang tersebar di 274 kab/kota. Pada kesempatan serupa, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho berharap agar daerah jangan sampai telat mengumumkan wilayahnya mengalami darurat bencana. Tanpa deklarasi darurat bencana, dana darurat bencana musim hujan yang ada di BNPB tidak bisa disalurkan ke daerah yang bersangkutan.

"Jangan seperti asap. Baru 1 September daerah menyatakan darurat bencana. Padahal kalau sedari awal, dana darurat bisa dimanfaatkan agar kebakaran hutan tidak meluas," sesalnya. Pada kesempatan itu, Sutopo menyesalkan hanya sedikit pemerintah provinsi dan kab/kota yang telah mengalokasikan dana kegiatan pengurangan risiko bencana sebesar 1% dari APBD. Mayoritas daerah hanya menganggarkan 0,02% sampai 0,07% dari APBD. "Hanya Jawa Tengah yang telah menganggarkan dana pengurangan bencana hingga 1%," kata Sutopo.