Jamin Ketersediaan Lahan

PENYEDIAAN lahan menjadi hal penting dalam pembangunan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen untuk bekerja cepat dalam penyediaan lahan. "Tidak boleh ada penyediaan lahan yang terhenti, tertunda, apalagi ditinggalkan. Itu mempertegas kita sedang membangun," terang Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, dalam rapat koordinasi terkait dengan kebijakan dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, kemarin. Rapat diinisiasi Bank Indonesia, dihadiri pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penyediaan lahan, kata Ferry, terkait dengan tata ruang agar tahu Indonesia di masa depan. Lahan yang harus dikelola dengan baik mengedepankan fungsi dan manfaat lahan. Dalam penyediaan tanah, pemerintah membeli dari masyarakat dengan harga ditetapkan tim penilai independen. Proses pembayaran dilakukan pihak pengguna, misalnya dari kementerian, pemerintah daerah, atau BUMN. Menurut Ferry, yang terpenting ialah adanya desain awal tata ruang. Dengan desain tata ruang, pihaknya bisa bergerak pada penyediaan lahan, yang mengawali langkah-langkah selanjutnya.

Senada dengan Ferry, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pentingnya rencana tata ruang, karena banyak pembangunan pemerintah yang membutuhkan pembebasan lahan. "Yang paling utama, selesaikan rencana tata ruang. Setelah itu, bisa mendapat dukungan dari kementerian." Beberapa proyek pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan yang luas, antara lain pembangunan bandara baru di DI Yogyakarta, akses jalan tol Semarang-Solo, dan pembangunan 49 waduk. Di sisi lain, terkait dengan pembangunan bandar udara baru, lanjut Agus, pada Juni-September 2016, pembebasan lahan dijadwalkan sudah tuntas. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan pentingnya pembangunan bandara baru. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan HB X, menegaskan pembangunan bandara di Kulonprogo akan memacu pertumbuhan ekonomi.